Oleh: Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag
Ketua Panitia Pengarah KUII ke-7
Tidak dapat dipungkiri bahwa sudah banyak kemajuan yang diraih oleh bangsa ini dalam bidang politik, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kelemahan-kelemahan yang ada.
Untuk itu ada beberapa hal yang masih harus diperjuangkan oleh umat Islam, yaitu terbangunnya sebuah kepemimpinan politik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, serta terbentuknya kepemimpinan profetik yang dicirikan melalui sikap shiddiq, amanah, fathonah dan tabligh.
Untuk itu bagi tercapainya cita-cita tersebut, kita sangat mengharapkan di negeri ini akan terbangun sebuah sistem dan budaya politik yang mampu memaksa dan menuntun seluruh partai politik yang ada, berorientasi kepada keadilan, keadaban dan tidak meminggirkan nilai-nilai luhur dari ajaran agama (Islam).
Untuk itu kepada partai-partai politik yang ada, kita harapkan agar dapat membangun sistem internal partai yang transparan dan akuntabel, serta mampu membangun dan mengembangkan budaya politik dengan menguatkan civil society melalui edukasi politik yang inspiratif dan mencerahkan.
Untuk itu ada beberapa usul dan saran yang sangat mengemuka yang diharapkan oleh para pengamat di negeri ini yaitu
Pertama, supaya ormas-ormas Islam dan elemen-elemen umat bisa dan dapat memberikan pemahaman yang baik kepada umat Islam dan pihak-pihak lain, bahwa menjalankan Islam secara kaffah itu bukanlah merupakan suatu hal yang perlu dikhawatirkan karena hal itu selain dilindungi oleh konstitusi dia juga merupakan sikap yang Pancasilais.
Kedua, kita berharap agar kongres ini bisa dan dapat mendorong ormas-ormas Islam yang ada bagi menyelenggarakan program-program pendidikan politik yang mencerahkan, dengan mengacu kepada ajaran Islam, Pancasila dan UUD 1945 agar kita dapat dan mampu menyiapkan kader-kader bangsa yang berkualitas serta berakhlakul karimah, yang diharapkan akan dapat mengisi berbagai jabatan politik yang ada di negeri ini melalui cara yang baik, etis, berakhlak, elegan dan konstitusional.
Pangkalpinang, Bangka Belitung 26 Februari 2020.
