Jakarta, Ahad.co.id- Isu tentang pelanggaran HAM di Xinjiang kembali menghangat. Hal ini mendapat perhatian dari beberapa pihak, termasuk DPR. Fraksi PKS memperhatikan dengan cermat peristiwa yang berkembang terkait Uighur ini.
Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, Rabu (18/12) di Jakarta menegaskan Fraksi PKS menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah China dengan terus memastikan atas penghormatan dan penegakan HAM semua warga negara, termasuk khususnya warga Muslim Uighur di Xinjiang.
“Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Kami percaya bangsa China menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian. Salah satu ajaran Konfusian adalah ‘REN’, yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur,” kata Sukamta.
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) ini juga mendorong Pemerintah RI agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan menempuh jalur diplomatik yang tersedia untuk memastikan pemenuhan dan penghormatan HAM tersebut.
“Indonesia sebagai negeri dengan jumlah muslim terbesar perlu lebih proaktif dalam memainkan peran untuk memperjuangkan keadilan di sana, sebagaimana amanat Konstitusi kita sesuai politik luar negeri kita yang Bebas-Aktif,” ungkapnya.
PKS juga meminta semua pihak untuk membangun opini yang bertanggung jawab. “Kita tidak ingin hubungan RI dengan pemerintah China jadi terganggu karena persoalan ini, selama hak asasi manusia terjamin untuk semua. Ini prinsip yang berlaku dalam membangun hubungan dengan semua negara dan bangsa,” jelasnya
Kita menduga, lanjutnya, bahwa banyak yang tidak mendapatkan informasi-informasi terkait Uighur secara obyektif, netral dan faktual secara cukup dan memadai, karena kalau diperhatikan menurutnya masalah ini sudah menjadi bagian dari dinamika hubungan US dengan China.
Maka sebaiknya Pemerintah RI menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan informasi tersebut dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM khususnya terhadap warga Muslim dan umumnya seluruh warga di Xinjiang.
“Kami juga perlu mendorong LKBN Antara untuk menggali dan mendapatkan berita terkait kaum Muslimin di Xinjiang secara obyektif, seimbang dan shahih,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (Daniel)