Jakarta, Ahad.co.id- Seorang mantan tahanan pemerintah Cina yang disangka etnis Uighur, Ulbahar Cililova memaparkan pengalaman pahitnya selama lebih dari satu tahun terpenjara di kamp reedukasi.
Pebisnis yang kerap melakukan perjalanan bisnis Kazakhstan-Cina selama 20 tahun ini ditangkap Pemerintah Cina pada Mei 2017. Sejak saat itu, ia dimasukkan ke kamp reedukasi di Xinjiang dengan dugaan bahwa Gulbahar adalah etnis Uighur.
“Ketika saya berada di kamp tersebut, saya dimintai KTP Cina saya. Saya memberi tahu mereka bahwa saya adalah orang asing dan bahwa saya tidak melakukan kesalahan,” kata Gulbahar, yang merupakan Warga Negara Kazakhstan, dalam diskusi yang digelar Aksi Cepat Tanggap di Jakarta, Sabtu (12/1).
Namun demikian, imbuh Gulbahar, ia terus diinterogasi identitas Uighurnya selama lebih dari satu tahun.
Selama penginterogasian tersebut, Gulbahar dikurung dalam ruangan yang pengap, berukuran 7x6x3 meter. Di ruangan itu ia kerap melihat tahanan Uighur disiksa hanya karena gerak-gerik yang menunjukkan seperti mereka mau beribadah.
“Kepala menengok ke kanan dan ke kiri saja, dianggap melakukan salat. Atau mengusap muka, dianggap habis berwudu. Karena gerakan itu, mereka dihukum seperti kaki mereka diberi pemberat seberat 5 kilogram. Ada juga yang kuku-kuku mereka dicabut dan bentuk represi lainnya yang membuat saya stress,” kenang Gulbahar pilu.
Depresi melihat penyiksaan itu semua, Gulbahar empat kali dilarikan ke rumah sakit tahanan yang kondisinya sangat tidak layak. Kisahnya, di rumah sakit itu juga terdapat tahanan seumur hidup atau tahanan Uighur yang dijatuhi hukuman mati.
“Mereka tidak dibunuh langsung, tapi secara perlahan dengana pemberian obat-obatan yang
mematikan,” tambah Gulbahar.
Baru pada September 2018 lalu Gulbahar dibebaskan karena terbukti bukan etnis Uighur.
“Saya berjanji pada saudara-saudara Uighur yang ditahan di kamp, untuk menyuarakan fakta pahit ini. Ini suatu ketidakadilan HAM,” pungkas Gulbahar.
Kehadiran Gulbahar ke Indonesia bersama Majelis Nasional Turkistan Timur tidak terlepas dari animo kepedulian masyarakat Indonesia kepada warga Uighur yang ditunjukkan pada beberapa pekan lalu.
Hal ini disampaikan oleh Seyit Tumturk selaku Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur.
Menurut Seyit, selama puluhan tahun ini, tidak ada yang benar-benar menyuarakan penindasan yang dialami Uighur, atau membela nasib Uighur secara terang-terangan. Sampai pada akhir 2018 lalu, masyarakat Indonesia melakukan protes besar-besaran atas ketidakadilan yang dialami Uighur.
“Ini amat berarti bagi 35 juta diaspora Uighur dunia. Semua diaspora Uighur di mana pun menyaksikan sejarah baru ini, bahwa ada yang membela nasib mereka, yakni masyarakat Indonesia. Saya atas nama 35 juta warga Uighur dunia, mengucapkan terima kasih kepada ACT dan kepada seluruh muslim Indonesia, yang telah mengambil tanggung jawab umat ini, dan menjadi contoh seluruh umat muslim di dunia. Semoga Allah meridai kita semua,” jelas Seyit.
Diskusi media ini juga dihadiri oleh Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur, Anggota DPR RI Muzammil Yusuf, Seyit Tumturk selaku Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur (Uighur), dan Haeril Ilham, Tim Komunikasi
& Advokasi Amnesty International Indonesia
Hasbi Syauqi
