Jakarta, Ahad.co.id- Asosiasi berbagai lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam Southeast Asia Humanitarian Committee (SEAHUM), meminta Pemerintah India mengadakan upaya perdamaian secara aktif mengatasi konflik yang terjadi di negara itu.
“Upaya ini bisa berupa dialog konstruktif, untuk menumbuhkan rasa toleransi serta pemahaman di antara keduanya. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk usaha pencegahan konflik horizontal di masa mendatang,” kata SEAHUM dalam keterangan resminya, Jumat (6/3/2020).
Kendati demikian, SEAHUM tetap mendorong Pemerintah India menghukum secara tegas pelaku kekerasan serta perusakan terhadap rumah ibadah di India.
“Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak untuk melaksanakan ibadahnya dengan damai. Hal ini sesuai dengan United Nations Declaration of Human Rights pasal 18,” tulis pernyataan itu.
Untuk itu, SEAHUM bersama aliansinya berkomitmen membantu Pemerintah India melanjutkan program-program pembangunan, yang bertujuan untuk kemanusiaan di kantong-kantong kemiskinan di India.
“Kami juga menghimbau semua pihak yang terlibat dalam kerusuhan tersebut, untuk dapat menahan diri terlibat aksi-aksi kekerasan demi terciptanya perdamaian,” tutup pernyataan yang ditandatangani Presiden SEAHUM, Hj. Kamarul Zaman Bin Shaharul Anwar.
Kerusuhan di New Delhi telah berlangsung sejak Minggu, 23 Februari 2020. Media massa menyebutkan bahwa kerusuhan ini berawal dari adanya aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Kewarganegaraan India yang dinilai diskriminatif terhadap umat Muslim di India. Kemudian, terdapat bentrokan di antara pendukung serta oposisi undang-undang ini.
Namun, konflik ini bisa dikatakan merupakan salah satu eskalasi islamofobia yang telah terjadi di India beberapa tahun belakangan ini. Terdapat beberapa laporan kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat Muslim.
Dalam kerusuhan di New Delhi ini, tercatat 25 orang meninggal dunia serta 200 orang luka-luka. Selain itu, banyak terdapat kerusakan kendaraan, rumah, toko dan masjid akibat tindakan pembakaran dan pelemparan batu dari ratusan massa. Respons pemerintah terhadap aksi kekerasan ini dinilai lambat dan gagal mencegah terjadinya korban jiwa. (Daniel)