Jakarta, Ahad.co.id- Aliansi BEM seluruh Indonesia (BEM SI) mengatakan mahasiswa tak butuh pertemuan dengan presiden. Selain itu mereka mengajukan sejumlah persyaratan jika presiden Joko Widodo mengundang mahasiswa bertemu di Istana Negara.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, M.Nurdiansyah mengatakan selama lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, ruang dialog dengan pemerintah sangat terbatas. Aliansi BEM SI pernah diundang ke Istana Negara satu kali pada 2015.
“Akan tetapi, undangan tersebut dilakukan diruang tertutup. Hasilnya jelas, gerakan mahasiswa terpecah,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (27/09/2019).
Untuk itu pihaknya meminta jika pihak istana berencana mengundang mahasiswa, pertemuan itu harus terbuka dan dapat disaksikan masyarakat umum.
“Kami meminta pertemuan ini dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional,” tegas Nurdiansyah.
Selain itu mereka juga menegaskan Presiden harus menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam �Maklumat Tuntaskan Reformasi” secara tegas dan tuntas.
“Kami rasa tuntutan yang diajukan telah tersampaikan secara jelas di berbagai aksi dan jalur media. Sehingga sejatinya yang dibutuhkan bukanlah sebuah pertemuan, melainkan tujuan kami adalah sikap tegas Bapak Presiden memenuhi tuntutan,” ujarnya.
Menurut Nurdiansyah, BEM SI belajar dari kejadian selama ini dan tidak ingin menjadi alat permainan penguasa yang sedang krisis legitimasi publik.
“Sehingga akhirnya melupakan substansi terkait beberapa tuntutan aksi yang diajukan,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu mahasiswa pada Jumat 27 September besok. Namun Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut enggan merinci pertemuan tersebut akan dihadiri beberapa perwakilan kampus.
“Besok kami akan bertemu dengan para mahasiswa. Utamanya BEM,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Hasbi Syauqi
