Naypyidaw, AHAD.CO.ID – Myanmar menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk membahas situasi di Rakhine, dan isu-isu yang berkaitan dengan peraturan hukum di Myanmar, Rabu sore, (6/9). Hadir dalam pertemuan tersebut Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC), Presiden U Htin Kyaw, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, Wakil Presiden, Ketua Majelis Tinggi, Kepala Militer, dan sejumlah menteri terkait.
“Pemerintah menaikkan kewaspadaan keamanan sebagai tindakan pencegahan,” kata Presiden Myanmar, U Htin Kyaw.
Sementara, Aung San Suu Kyi, Wakil Presiden U Myint Swe, Kepala Militer Jenderal Min Aung Hlaing dan wakilnya membahas perbaikan dan konstruksi pagar di sepanjang perbatasan Bangladesh, termasuk anggaran untuk proses tersebut. Mereka juga mendiskusikan tentang peningkatan keamanan pasukan di daerah perbatasan.
Presiden U Htin Kyaw menambahkan, “Orang harus diberi tahu bahwa masalah yang sedang dihadapi saat ini tengah dikoordinasikan oleh pihak-pihak berwenang, agar tidak terjadi kepanikan publik.”
Diskusi yang belum pernah dilaksanakan sejak NLD berkuasa tersebut juga membahas keamanan dan stabilitas regional di lapangan, serta rincian bantuan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Dalam diskusi tersebut diputuskan, tindakan hukum akan dilakukan terhadap mereka yang terlibat dalam serangan terhadap pasukan keamanan dan warga sipil. Bbantuan kemanusiaan akan diberikan tanpa diskriminasi rasial atau agama terhadap siapa pun yang terkena dampaknya.
Angka terbaru PBB menyatakan, 146.000 pengungsi muslim Rohingya yang telah tiba di Bangladesh. Sementara, 27.000 orang Arakan dan Hindu yang mengungsi juga membutuhkan bantuan, menyusul serangan militan terhadap pos polisi di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus lalu.
THE IRRAWADDY | FARA V SYAHRINI
