Oleh Asyari Usman
Wartawan Senior
AHAD.CO.ID- Peneliti Ekonomi-Politik Universitas Paramadina, Dr Herdi Syahrazad, mengatakan kebijakan ekonomi Jokowi dan Sri Mulayani berpotensi membahayakan negara. Dia menunjuk neo-liberalisme dan kapitalisme yang dianut pemerintah, membuat mereka gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Sinyalemen Syahrazad sangat tepat. Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan untuk rakyat dalam garis rata-rata, melainkan untuk “kelompok puncak” yang jumlahnya beberapa puluh orang saja.
Dalam bahasa kekinian, pembangunan ekonomi yang dijabarkan oleh para pemegang kekuasaan telah melahirkan “radikalisme ekonomi”. Dan pada gilirannya, radikalisme ekonomi itu melahirkan monster-monster pelaku bisnis yang setiap hari melancarkan aksi “teror materialistis”. Rakyat dari semua lapisan menjadi korban teror ini.
Inilah yang sedang mencengkeram Indonesia. Rakyat ditodong dan digiring untuk mengikuti konsep hidup materialitis. Kepemilikan benda-benda mewah dan mutakhir menjadi barometer “kehidupan sukses” yang sepenuhnya berlangsung di bawah intimidasi “teroris materialistis”.
Sebagian kecil rakyat bisa bertahan di bawah terorisme kebendaan ini, tetapi sebagian besar terperangkap menjadi korban kebijakan pemerintah yang menyuburkan radikalisme ekonomi. Mereka setiap hari dikejar-kejar cicilan berbagai macam barang mahal, termasuk rumah atau apartemen mewah. Terkadang, mereka pun harus menghadapi preman-preman penagih hutang (debt collector) yang ditugaskan oleh bank penyedia kredit.
Neo-liberalisme dan kapitalisme adalah pondasi radikalisme ekonomi. Sekarang, pondasi itu sudah sangat kuat. Di atas pondasi perekonomian radikal inilah terbentuk dan bertahta para monster bisnis yang tidak mengenal target selain keuntungan finansial. Merekalah para taipan yang mendikte bagaimana cara orang membelanjakan penghasilan yang mereka peroleh.
Mereka membangun komplek-komplek perumahan mewah dengan iming-iming “cicilan murah”. Mereka membangun pusat-pusat perbelanjaan yang nyaman, upper class, yang hanya mengenal lembaran 50 ribu dan 100 ribu untuk pembayaran tunai. Di mal-mal mewah ini, nilai transaksinya selalu jutaan rupiah hanya untuk sepasang kasut (sendal) yang biasa-biasa saja, ditambah mampir sebentar melepas dahaga di kios eskrim atau cafe plus sepiring camilan.
Teror materialistis beraksi 24 jam lewat iklan-iklan televisi dan bentuk promosi lainnya. Masyarakat secara konstan menjalani “brain wash” (cuci otak) untuk menerima radikalisme ekonomi.
Sementara itu, para eksekutif ekonomi dan keuangan di Jakarta juga semakin mantap menerima paham ekonomi radikal itu.
Presiden dan para menteri Ekuin-nya yakin bahwa neo-liberalisme dan kapitalisme adalah “jalan yang benar”. Bahwa mencari hutang baru adalah wajar dalam rangka menyediakan infrasturktur (prasarana) yang diperlukan oleh “masyarakat modern”, seperti jalan tol, kereta urban, kereta cepat antarkota, dan berbagai fasilitas umum untuk pariwisata. Alhamdulillah, dalam 2.5 tahun saja Jokowi menambah hutang hampir 1,100 (seribu seratus) triliun rupiah.
Inilah Indonesia dengan radikalisme ekonomi. Indonesia yang dikendalikan oleh para monster bisnis, para taipan. Indonesia yang kini secara konstan berada di bawah teror materialistis. Dan, di bawah naungan paham ekonomi radikal dan teror materialistis ini pulalah tumbuh subur korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
Sekarang, mana yang lebih berbahaya: radikalisme ekonomi yang melahirkan monster bisnis, dan kemudian melakukan teror materialistis; ataukah radikalisme aliran dan terorisme ideologi?
Sebagai panduan saja, radikalisme aliran dan terorisme ideologi hanya menjangkiti sejumlah kecil orang. Korbannya pun tidak banyak, katakanlah ratusan orang. Sedangkan radikalisme ekonomi dan teror materialistis sudah menelan korban puluhan juta orang. Mungkin ratusan juta.
Densus 88 bisa mengepung dan menembak mati teroris ideologi. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa menyentuh teroris materlialistis. Sebaliknya, Densus 88 yang terkepung dan tak berdaya melawan godaan materi.