Bangkok, Ahad.co.id- Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok, Thailand, kembali berlanjut pada Ahad (3/11). Sejak Sabtu (2/11), para pimpinan ASEAN dan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terus menyoroti isu etnis Rohingya yang terusir dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
“Rata-rata para pemimpin ASEAN mendorong agar kemajuan dapat terus terjadi. Repatriasi (pengungsi Rohingya) yang sukarela, aman, bermartabat dapat segera dilaksanakan dan ASEAN menyatakan kembali kesiapannya untuk membantu,” kata Retno dalam keterangan pers yang diunggah Sekretariat Presiden, Ahad (03/11/2019)
Dalam konteks ini, ASEAN telah sepakat untuk membentuk gugus tugas ad hoc yang akan memantau pelaksanaan rekomendasi dari Preliminary Need Assessment (PNA) Team.
“Maret sudah ada rekomendasi dari PNA, kemudian Oktober kemarin sudah bertemu technical working group dan menghasilkan beberapa prioritas yang akan ditindaklanjuti untuk membantu persiapan repatriasi,” kata Retno.
Menurut dia, ASEAN memang perlu memiliki satuan tugas yang dapat memantau secara penuh implementasi rekomendasi PNA. Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN sudah menyepakati pendirian ad hoc task force.
Pada Agustus 2017, sedikitnya 740 ribu etnis Rohingya melarikan diri dari Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh. Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal dengan dalih untuk menangkap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau kamp dan menggantungkan hidup pada bantuan internasional. Investigator PBB telah menyimpulkan, yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis mayoritas Muslim serupa genosida alias pembersihan etnis.
Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak Myanmar menjamin kepulangan etnis Rohingya dalam keadaan aman. Hal itu ia sampaikan dalam forum KTT ASEAN yang juga dihadiri pimpinan Myanmar Aung San Suu Kyi.
“Myanmar bertanggung jawab menjamin lingkungan yang kondusif bagi pengembalian pengungsi Rohingya secara bermartabat dan berkelanjutan,� kata Guterres.
Myanmar sebelumnya telah bersedia menerima kembalinya pengungsi Rohingya, tetapi masih enggan memberikan status kewarganegaraan penuh. Myanmar juga mensyaratkan para anggota etnis Rohingya bersedia hidup di Rakhine dengan penjagaan ketat aparat keamanan.
Sejauh ini, hanya ratusan yang telah kembali ke Rakhine. Kebanyakan pengungsi masih takut terhadap persekusi yang terjadi di negeri dengan mayoritas pemeluk agama Buddha tersebut. Sekjen PBB juga meminta Myanmar menjamin pemberian akses tak terbatas bagi pekerja kemanusiaan di Rakhine terkait pemulangan pengungsi. (Daniel Amrullah)
