New York, AHAD.CO.ID– Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dijadwalkan akan mengunjungi Israel, Palestina, dan Jalur Gaza untuk pertama kalinya sejak menjabat tugasnya, 1 Januari 2017.
Guterres diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan partai-partai di kedua sisi konflik selama kunjungan tiga hari dimulai 28 Agustus, kata sumber diplomatik, seperti dilaporkan Al-Araby.
Dia akan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Israel terlebih dahulu. Kemudian melakukan perjalanan ke Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan ke Jalur Gaza.
Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan, kunjungan tersebut akan memungkinkan Guterres untuk “membangun hubungan” dengan Perdana Menteri Binyamin Netanyahu.
Guterres juga akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan kontroversial Avigdor Lieberman yang baru-baru ini menyerukan pengusiran massal semua warga Palestina yang tinggal di dalam wilayah pendudukan Israel.
“Kami sangat senang dengan kunjungan ini,” kata Danon kepada AFP.
Ia menambahkan, kunjungan adalah kesempatan besar bagi Sekjen PBB untuk mengetahui Israel, untuk bertemu dengan para pemimpin Israel dan untuk memahami tantangan yang dihadapi Israel dari hari ke hari.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour menggambarkan kunjungan tersebut sebagai “sangat penting,” yang mengindikasikan fokus PBB yang lebih kuat pada penderitaan orang-orang Palestina.
Bulan lalu, PBB menyatakan Jalur Gaza telah memburuk “lebih jauh dan lebih cepat” daripada prediksi sebelumnya yang dibuat lima tahun lalu.
Dalam usaha untuk mengisolasi Hamas setelah mengambil kekuasaan di Jalur Gaza, Israel bergerak untuk membatasi arus barang dan orang-orang yang masuk dan keluar dari Gaza, membatasi akses ke laut dan bekerjasama dengan Mesir untuk memberlakukan blokade di perbatasan Rafah.
Gaza juga telah mengalami tiga serangan militer dalam delapan tahun terakhir yang menghancurkan infrastruktur serta membunuh dan melukai ribuan orang warga.
Namun duta besar AS untuk PBB Nikki Haley membebaskan Israel dari tanggung jawab atas krisis kemanusiaan di Gaza. Bahkan meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan Hamas ke daftar hitam.
Mi’raj Islamic News Agency (MINA) | HENRY SUNDANY
