Jakarta, AHAD.CO.ID- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan Pemerintah sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, Pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa.
“Energi Pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa seluruhnya, sehingga beban-beban lain di bidang politik seperti konflik dengan ulama dan aktivis mestinya bisa dikurangi,” katanya dalam keterangan pers yang diterima AHAD.CO.ID, Ahad (18/6).
Menurut Yusril, GNPF MUI, Habib Rizieq dan sejumlah tokoh lain, serta para aktivis yang dituduh makar sebetulnya beriktikad bagi untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Kalaupun ada perbedaan pendapat dengan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
“Terhadap masalah ini Pemerintah seharusnyaa bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka,” katanya.
Untuk itu lanjut Yusril, Pemerintah perlu melakukan pendekatan baru yang lebih simpatik dengan merangkul tokoh, ulama dan aktivis yang berada di luar Pemrintah. Dengan demikian, tidak perlu ada suasana tegang, apalagi timbul anggapan Pemerintah melakukan “kriminalisasi” terhadap ulama dan aktivis.
“Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis”. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum ini harus dicari jalan keluarnya,” tegasnya.
DUDY SYA’BANI TAKDIR