Gaza, AHAD.CO.ID- Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menyuarakan kesiapannya untuk menyerahkan otoritas di Jalur Gaza kepada pemerintah di Tepi Barat, pada Selasa (25/4), demikian Anadolu Agency melaporkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pemimpin Hamas Salah Al-Bardawil. Ia mengatakan, kelompok tersebut siap untuk membubarkan “komite administratif” yang didirikan bulan lalu untuk mengkoordinasikan antar institusi publik Gaza.
“Kami menyetujui usulan Qatar untuk mengakhiri perpecahan internal Palestina, tanggapan Fatah dan Hamas terhadap proposal tersebut telah dikirim ke menteri luar negeri Qatar dan kami menunggu posisi Qatar dalam tanggapan ini,” katanya kepada IINA dikutip MINA, Kamis (27/4).
Juru bicara Hamas Hazem Qassem, mengatakan, Qatar baru-baru ini mengajukan proposal yang ditujukan untuk mengakhiri penderitaan dan perpecahan antara faksi Palestina yang bersaing (Hamas dan Fatah).
Pada konferensi pers Selasa (25/4), Al-Bardawil mengatakan, anggota Hamas telah bertemu dengan delegasi Fatah di Gaza pekan lalu.
“Anggota delegasi Fatah berjanji untuk menyampaikan tuntutan kami kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Yang terpenting adalah penghapusan pajak yang dikenakan pada bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik Gaza,” kata Al-Bardawil.
Sementara Abbas tidak menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil.
Pemerintah Ramallah, dipimpin oleh gerakan Fatah pimpinan Abbas, bertanggung jawab untuk membayar gaji sekitar 60.000 pegawai Otoritas Palestina (PA) di Gaza dan memberikan layanan kesehatan dan pendidikan kepada sekitar satu juta penduduknya.
Pada tahun 2014, Hamas dan Fatah sepakat untuk membentuk ‘pemerintah persatuan’. Namun, sejauh ini mereka gagal mengambil peran di pemerintahan karena perbedaan yang luar biasa antara kedua faksi tersebut.
Editor: Daniel Amrullah
