Oleh Indra J Piliang
Dewan Pendiri Sang Gerilya Institute
Selesai sudah. Satu pertempuran di medan laga politik jangka pendek, tentu. Bukan satu peperangan abadi melawan ketidakadilan dan dehumanisasi.
Terus terang, bagi saya kemenangan dalam pertempuran politik tak layak masuk dalam catatan. Saya sering melewati “pesta kemenangan” jika itu terjadi. Biasanya, saya kembali ke kegiatan-kegiatan pribadi di area yang jarang sorot lampu kamera. Saya telusuri jalanan sunyi untuk menemukan jawaban demi jawaban dari masalah-masalah yang mungkin hadir di masa depan.
Bukan tak patuh, ketika saya juga melakukan hal yang sama pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Dalam putaran kedua, saya memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Saya menolak untuk hadir dalam kegiatan pemenangan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar. Bahkan, saya lebih memilih pulang kampung, menanam buah naga, sembari terus memantau seluruh tim pemenangan yang saya bentuk.
Setelah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dilantik, saya tidak pernah menginjakkan kaki di Balaikota. Hilang sama sekali “nafsu” saya untuk kesana. Saya baru datang pada tahun 2015, ketika diutus oleh Prof Dr Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kala itu, guna menanyakan soal sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) di DKI Jakarta. Selama Joko Widodo menjadi Gubernur, sama sekali saya tak pernah “menghadap”, walau ada beberapa fitnah yang muncul di media sosial.
Sikap yang sama juga terjadi, setelah Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. Walau disebut-sebut dalam sejumlah “polling” sebagai salah seorang calon favorit untuk posisi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, saya sama sekali tak pernah merapat. Terakhir sekali bersalaman dengan Joko Widodo adalah di atas kapal phinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, pada saat pidato kemenangan, bertepatan dengan pengumuman Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang memastikan penolakan atas gugatan yang dilakukan oleh Tim Hukum Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Saya baru bertemu dengan Jusuf Kalla pada saat rapat Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional RI di Kantor Wakil Presiden RI pada tahun 2015. Kebetulan, nama saya baru saja dicantumkan sebagai salah seorang anggota. Anggota lain adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Arsip Nasional, serta dua orang lagi. Status sebagai anggota Tim QA RBN RI inipun tidak mengikat. Nah, dalam kesempatan itu juga sejumlah menteri bertanya tentang apa pekerjaan saya. Menteri-menteri itu kebetulan sudah lama saya kenal, pun sama-sama menjadi anggota tim pemenangan.
Kini? Hasil quick count menyebutkan kemenangan yang termasuk besar dan luar biasa kepada pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sejak putaran pertama, saya menyatakan dukungan terbuka kepada keduanya. Di putaran kedua, satu organisasi kami dirikan guna memberikan dukungan yang lebih serius, yakni Sang Gerilyawan Batavia. Organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 03 Maret 2017 tepat pada pukul 15.33 WIB di Jalan Veteran I, Jakarta Pusat.
Apakah sikap yang sama juga saya lakukan sekarang? Let’s see. Yang jelas, pada saat Sang Gerilyawan Batavia dideklarasikan sebagai pendukung pasangan Anies-Sandi, sama sekali tak ada platform “merapat” di dalamnya. Bahkan dengan jelas kami katakan bahwa kami siap menjadi organisasi pergerakan yang melakukan kontrol secara menyeluruh terhadap pemerintahan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Tanggungjawab kami tidak sebatas memenangkan, tetapi memastikan perjalanan pemerintahan berlangsung sesuai dengan platform, program, bahkan janji dan “ideologi” politik yang disampaikan.
Jakarta adalah medan pertarungan yang “berdarah” jika dilihat dari perjalanan pemerintahan selama lima tahun terakhir ini. Betapa tidak, hanya dalam waktu lima tahun Gubernur DKI Jakarta berganti sebanyak empat kali: Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Rasyid Baswedan. Bagi saya, seberapa pun pentingnya karier politik bagi seorang politikus – bahkan hendak menjadi Presiden RI atau Wakil Presiden RI sekalipun -, tetap saja yang paling utama adalah pelaksanaan dari kata-kata. Bagaimana bisa kata-kata menjadi terlaksana, apabila pergantian gubernur terjadi sebagai kehendak (elite) politik semata?
Apalagi, Anies Rasyid Baswedan bagi saya bukan hanya sekadar seorang gubernur terpilih. Saya mengenali Anies melebihi setengah usia saya. Saya mengikuti perjalanan Anies sepanjang perkenalan itu.
Bukan hanya itu, saya malah ”ikut campur” dalam proses itu. Saya mengundang Anies sebagai pembicara Simposium Nasional Angkatan Muda 1990-an di Universitas Indonesia pada tahun 1994. Saya melakukan komunikasi dalam kapasitas sebagai peneliti desentralisasi , kala Anies menyusun disertasi di Northern Illinois University. Disertasi dan kepakaran Anies: desentralisasi. Saya ikut menjadi tim lobby agar Anies terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina, kala ia baru balik dari Amerika Serikat.
Saat Anies menjadi Direktur Eksekutif The Indonesian Institute atau menjadi salah satu pimpinan di Parthnership for Governance Reform; saya adalah salah satu kolega yang ikut berkegiatan di dalamnya, baik dalam kapasitas Dewan Pakar The Indonesian Intitute atau Direktur Eksekutif Yayasan Harkat Bangsa yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat.
Dalam politik praktis, saya bersama Anies menjadi tim sukses Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Satu perdebatan yang masih saya ingat adalah Anies kurang percaya seorang intelektual belum bisa menjadi pemimpin nasional dalam siklus politik di Indonesia. Anies waktu itu masih percaya bahwa cadangan kepemimpinan nasional itu masih akan berasal dari kalangan pengusaha. Saya membantah argumen itu di salah satu media nasional dan menulis (kurang lebih): “Jangan-jangan, Anieslah yang menjadi salah satu pemimpin nasional dari kalangan generasi intelektual itu.” Usia perdebatan itu belum sampai sepuluh tahun.
Tanggal 7 Mei 2017 nanti, Anies berusia 48 tahun. Sementara, tepat pada hari kemenangan Anies (dan Sandiaga), saya berusia 45 tahun. Jarak usia kami adalah tiga tahun kurang beberapa hari saja. Tugas saya sebagai bayang-bayang Anies – bedakan dengan dayang-dayang — lebih tepat terasa dalam rentang usia itu. Bukan hanya itu, saya tentu juga paham cara kerja Anies, mengingat saya mengikuti sepak-terjangnya sejak menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia.
Saya tahu kelemahan-kelemahannya, baik atas dasar pengalaman pribadi, ataupun analisis atas jabatan yang ia pegang selama ini. Saya juga mencatat kritikan-kritikan yang disampaikan oleh pihak Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, serta seluruh armadanya. Amunisi saya untuk “menjatuhkan” Anies barangkali melebihi amunisi siapapun.
So? Jauh lebih baik saya dan organisasi yang saya pimpin yang melakukan kritikan kualitatif kepada Anies dan Sandi, daripada pihak yang mereka kalahkan. Kritik atas dasar empati, loyalitas dan persahabatan, tentu lebih memberi manfaat kepada bangsa ini daripada yang hanya atas dasar kekalahan, kebencian atau kepentingan politik saja.
Jakarta, 19 April 2017, pukul 21.01
Editor: Dudy S Takdir
