Jakarta, Ahad.co.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh dibenturkan dengan konsep ekonomi konvensional yang selama ini sudah berjalan, melainkan keduanya harus berjalan beriringan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Upaya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah hendaknya dilakukan tidak dengan cara membenturkan dengan kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional. Pengembangan ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi,” kata Wapres Ma’ruf saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEII) di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat (13/12/19)
Konsep ekonomi konvensional, yang selama ini berjalan baik di Indonesia, tetap dapat terus diterapkan. “Sementara ide pengembangan ekonomi syariah bisa menjadi pelengkap untuk semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Wapres menambahkan.
Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia juga terus mengalami peningkatan, salah satunya dengan naiknya Indonesia ke peringkat empat dari 131 negara dalam hal pengembangan ekonomi syariah berdasarkan data Islamic Finance Development Indicator (IFDI) Tahun 2019.
Namun, Wapres Ma’ruf menilai prestasi Indonesia di IFDI tersebut masih harus diperbaiki dengan lebih menggali potensi ekonomi dan keuangan syariah seperti meningkatkan ekspor produk halal, perbankan dan asuransi syariah, serta dana sosial seperti wakaf dan zakat.
“Zakat kita baru mencapai 3,5 persen dari potensi yang menurut survei lebih dari Rp230 triliun; begitu juga wakaf kita, potensi wakaf kita besar sekali. Maka kita harapkan nanti social fund ini dapat kita himpun sebanyak mungkin untuk mendorong pengembangan investasi di Indonesia,” tuturnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, selaku Ketua Umum IAEII, melantik Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAEII periode 2019-2023 di Aula Cakti Budhi Bhakti Gedung DJP Kemenkeu Jakarta, Jumat.
Dalam jajaran DPP IAEII tersebut ada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir selaku Wakil Ketua Umum V Pengembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Sosial Islam serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo selaku Wakil Ketua Umum IV Pengembangan Keuangan Islam. (Hasbi/Antara)