Beranda Berita Sekjen PBB Minta Myanmar Buka Pintu Bagi Pengungsi Rohingya

Sekjen PBB Minta Myanmar Buka Pintu Bagi Pengungsi Rohingya

BERBAGI

Jakarta, Ahad.co.id- Bangladesh dibanjiri besarnya populasi etnis Rohingya yang tinggal di wilayahnya dan tak bisa diperkirakan secara pasti apakah bisa terus menerus menerima para pengungsi yang datang dari Myanmar ini. Demikian disampaikan mantan Sekjen PBB, Ban Ki-moon.

Lebih dari 730 ribu warga etnis Rohingya meninggalkan Myanmar menuju negara tetangga, Bangladesh setelah kekerasan militer pada 2017, dimana penyelidik PBB menyampaikan warga etnis Rohingnya dieksekusi dengan tujuan genosida dan termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran.

“Tidak mungkin bagi Bangladesh menampung begitu besarnya jumlah Rohingya dalam jangka waktu lama,” kata Moon sebagaimana dikutip kantor berita resmi Sangbad Sangstha, dilansir dari Aljazeera, Ahad (14/7/2019).

Moon menyampaikan ini saat berkunjung ke kamp sementara Rohingya di distrik Bazar, Cox selatan, Rabu (10/7). Moon juga mengkritisi Myanmar karena keengganannya mengizinkan warga Rohingya yang dianiaya kembali ke negara asal mereka.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu warga muslim Rohingya dibunuh pasukan khusus Myanmar, menurut laporan Badan Pengembangan Internasional Ontario. Dalam laporan berjudul “Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience”, lebih dari 34 ribu Rohingya juga dilemparkan ke dalam kobaran api, sementara lebih dari 114 ribu lainnya dipukuli.

Sebanyak 18 ribu perempuan dan gadis remaja Rohingya diperkosa tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115 ribu rumah mereka dibakar dan 113 ribu lainnya dirusak.

Baca juga :   Bahrain Minta Keanggotan Qatar di Dewan Kerjasama Teluk Dibekukan

Pemerintah Myanmar telah menyangkal tuduhan penyiksaan terhadap Rohingya dan mengatakan operasi militernya di negara bagian Rakhine utara itu adalah respons atas serangan pemberontak Rohingya. Terkait solusi permanen atas krisis tersebut, Moon mengatakan repatriasi aman dan bermartabat dari para pengungsi adalah suatu keharusan bagi solusi harmonis dari krisis Rohingya.

“Pemerintah Myanmar harus berbuat lebih banyak sehingga Rohingya bisa kembali ke daerah mereka tanpa takut penganiayaan,” kata Moon.

Ini bukan pertama kali pertanyaan terkait kemampuan Bangladesh menerima lebih banyak pengungsi muncul. Maret lalu, Menteri Luar Negeri Bangladesh, Shahidul Haque menyampaikan ke Dewan Keamanan PBB bahwa negaranya tak akan lagi berada di posisi mengakomodasi lebih banyak warga Myanmar.

Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani perjanjian repatriasi pada November 2017 dengan batas waktu dua tahun untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Repatriasi ditunda karena perhatian dunia terkait keamanan warga Rohingya di negara asal mereka.

Hasbi Syauqi