Beranda Headline GNPF-Ulama kritik Tuduhan Makar Atas Sejumlah Aktivis

GNPF-Ulama kritik Tuduhan Makar Atas Sejumlah Aktivis

BERBAGI

Jakarta, Ahad.co.id – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengeritik pemanggilan hukum sejumlah tokoh dan aktivis dengan tuduhan makar.

Kritik tersebut dilancarkan melalui konferensi pers GNPF-Ulama beserta aktivis pro-demokrasi Liues Sungkarisma dan Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi,di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Liues Sungkarisma mempertanyakan tindakan pemerintah yang rajin melabelisasi sejumlah aktivis dengan tudingan makar sejak Aksi Bela Islam 212.

“Pemerintah masih kurang menuduh orang makar? Sejak 212 sudah dituduh makar, tapi tidak disidang-sidang,” kata Liues.

Menurut Liues, beberapa aktivis dan tokoh disangkakan pasal makar, namun digantung proses hukumnya selama 3 tahun tidak disidang, sehingga status sangkaan makar masih melekat pada mereka.

“Kivlan Zein itu sudah dua kali dituduh makar. Jangan main main dengan rakyat, ini bulan ramadan loh, kalau berbuat baik pahalanya berlipat, kalau berbuat curang azabnya juga berlipat-lipat,” jelasnya.

Liues membantah dirinya melakukan makar terhadap pemerintah, ia menegaskan selama ini hanya mengkritik kebijakan-kebijakan penyelenggara negara yang dianggapnya bermasalah.

“Makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah, saya 2014 dulu dukung Jokowi, Tidak ada keinginan menggulingkan Jokowi, yang kita lawan itu kecurangan pemilu, kesalahan hitung,” tegasnya.

Baca juga :   Wakapolri: Tak Mungkin Ada Masjid Radikal

Senada dengannya, Adhie Massardi mengatakan ada sejumlah hal yang harus dikritik selama 20 tahun reformasi berjalan. Diantaranya, suksesi kepemimpinan dalam kontestasi pemilu. Kritik tersebut tidak boleh disikapi pemerintah dengan tudingan makar.

Menurut Adhie, persyaratan kebebasan demokrasi adalah adanya kebebasan dalam berkumpul, menyatakan pendapat dan berserikat. Termasuk dalam pemilu, setiap orang berhak untuk memilih calon sesuai hati nuraninya.

“Demokrasi akan berjalan kalau penyelenggara pemilu juga berjalan baik. Sebagai pegiat demokrasi, saya melihat banyak hal yang dilanggar, salah satunya adalah hak memilih,” kata Adhie.

Adhie juga menyoroti keanehan meninggalnya 573 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), bersamaan aparat kepolisian dan Panwaslu. Karenanya,

“Siapapun masyarakat yang memprotes kejanggalan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai makar. Ini adalah persoalan demokrasi yang harus diselesaikan. Kalau kita mempersoalkan kemudian dituduh makar, lalu apa yang terjadi dengan demokrasi kita?,” tutur Adhie.

Sementara itu, salah satu pimpinan GNPF-Ulama, Edy Mulyadi menjelaskan bahwa stempel sangkaan makar merupakan bentuk kriminalisasi.

Bilal