Beranda Uncategories Tolak Islam Nusantara, Ketua MUI Sumbar Mundur dari IAIN

Tolak Islam Nusantara, Ketua MUI Sumbar Mundur dari IAIN

BERBAGI
Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar. Foto : Sumbartoday

Padang, Ahad.co.id- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar, Gusrizal Gazahar Dt. Palimo Basa atau yang disapa @Buya_Goes resmi mundur dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN dan dosen di IAIN Bukittinggi.

Buya mengatakan melihat adanya gelagat dalam memaksakan konsep #IslamNusantara di lingkup pemerintahan.

“Mundurnya Buya dari PNS bermula dari pelarangan cadar di IAIN Bukittinggi di tempat Buya jadi dosen. Pelarangan itu dipaksakan oleh pihak kampus. Dan Kampus tetap bersikukuh walaupun telah dinyatakan keliru oleh Ombudsman,” ujar Buya.

“Ini sebenarnya masih terkait dengan gaya rezim memaksakan konsep Islam mereka yang sekarang terkenal dengan Islam Nusantara itu. Keberadaan Buya di kampus dianggap sebagai pegawai yang tidak loyal dan dianggap tidak pantas berada dalam institusi tersebut,” katanya.

“Melihat gelagat yang kurang baik tersebut, Buya melihat setelah perjuangan yang panjang dan bukan hanya kasus ini saja semenjak dari Padang, akhirnya Buya harus memilih untuk berada di dalam status kepegawaian atau keluar. Akhirnya buya putuskan minta berhenti,” ucapnya.

Baca juga :   Rumah Kreatif Lebak Gelar Buka Bersama Komunitas Pemuda Kreatif

“Alhamdulillah keputusan itu setelah berbulan-bulan akhirnya datang juga dan menariknya, surat itu Buya terima di hari KETUA UMUM MUI (Cawapres) mendaftar ke KPU. Jadi itu untuk mengambil i’tibar saja, ternyata ada yang masuk dan ada pula yang keluar,” tuturnya.

Namun demikian, Buya Gusrizal mengaku masih akan tetap menjalankan amanah sebagai ketua MUI Sumbar.

“Buya insya Allah bertahan sejauh kemampuan untuk satu periode yaitu sampai 2020. Setelah itu, buya berencana ingin fokus membina Surau Buya Gusrizal Gazahar di Bukittinggi,” katanya.

Dalam akunnya, Buya Gusrizal Gazahar mengunggah surat keputusan pengunduran dirinya jadi PNS, terhitung tanggal 1 Agustus 2018. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Kementerian Agama, Ahmadi.

Harianhaluan | Ahmad Royyan