Beranda Berita Ini Hasil Dialog Nasional Faksi-Faksi Palestina di Mesir

Ini Hasil Dialog Nasional Faksi-Faksi Palestina di Mesir

BERBAGI
Delegasi faksi-faksi Palestina/PIP

Kairo, AHAD.CO.ID- Dialog nasional Palestina antara faksi-faksi Palestina di Kairo yang dimediatori oleh Mesir, telah berakhir pada Rabu (22/11/2017) malam, setelah sidang yang berlangsung selama dua hari.

Dialog diakhiri dengan pernyataan penutup yang berisi tujuh hal penting untuk mengakhiri perpecahan dan mekanisme mengatasinya. Ketujuh poin penting ini bersifat umum. Selain juga menyerukan pelaksanaan pemilu Palestina sebelum akhir tahun 2018. Sekaligus menegaskan kesepakatan 2011 sebagai rujukan dan referensi bagi masalah keamanan di Jalur Gaza.

Pernyataan penutupan ini menyatakan pentingnya bekerja serius untuk mengatasi hambatan atau tantangan yang  menghadang upaya pemerintah melakukan peran dengan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Pernyataan ini menegaskan pentingnya mengakhiri penderitaan Jalur Gaza di berbagai bidang kehidupan, kesehatan dan pendidikan, termasuk di dalamnya masalah listrik, air, rekonstruksi dan mengerahkan upaya untuk mengatasi tantangan pada perlintasan-perlintasan Palestina yang bisa menjamin kebebasan bergerak dan lalu lintas.

Pernyataan penutupan ini menegaskan pentingnya persatuan nasional Palestina yang memperkuat perjuangan rakyat Palestina di tanah air dan di pengasingan demi pembebasan tanah dan tempat-tempat suci serta mencapai haknya dalam kebebasan, kembali ke kampung halaman, kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri.

PLO

Para peserta dialog menegaskan pentingnya segera melakukan langkah-langkah pengembangan dan revitalisasi PLO sesuai dengan deklarasi Kairo tahun 2005, mengundang panitia revitalisasi dan pengembangan PLO untuk bertemu guna mewujudkan hal itu, tanpa ditentukan waktunya untuk itu.

Pemerintah

Pernyataan pentutup ini menegaskan pentingnya pemerintah melaksanakan kewenangannya di Jalur Gaza, melakukan tanggung jawabnya, melaksanakan kesepakatan 12 Oktober 2017 antara gerakan Hamas dan Fatah terkait masalah ini dan membahas penguatan statusnya, tanpa ditentukan perangkat yang jelas untuk mengatasi hal-hal yang bermasalah.
Kebebasan

Menurut pernyataan penutup dialog Kairo ini, Komite Kebebasan yang dibentuk sesuai dengan kesepakatan rekonsiliasi tahun 2011, diminta untuk melanjutkan tugasnya segera di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan memastikan jaminan kebebasan dan hak-hak sesuai dengan undang undang.

Baca juga :   Rombongan Dai Parmusi diterima Habib Rizieq Shihab

Rekonsiliasi Sosial

Komite Rekonsiliasi Sosial juga diminta melanjutkan tugasnya dan bekerja memberikan fasilitas kemudahan dan kebutuhan materi, maknawi dan hukum untuk menyukseskan fungsi dan tugasnya.

Pemilu

Pernyataan penutup ini meminta KPU Pusat dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan seluruh tugas persiapannya guna melaksanakan pemilu presiden, legislatif dan dewan nasional secara bersamaan paling lambat akhir 2018, serta memberi wewenang kepada Presiden Mahmud Abbas untuk menetapkan tanggal pemilu setelah berkonsultasi dengan semua kekuatan dan pihak nasional dan politik.

Kedaulatan Hukum

Pernyataan ini menegaskan kedaulatan hukum, menjaga keamanan dan stabilitas yang menjaga keamanan tanah air dan warga sesuai dengan kesepakatan rekonsiliasi tahun 2011, dan segera langsung melaksanakan itu sesuai dengan apa yang disepakati pada 12 Oktober 2017.

Dewan Legislatif

Para peserta menyerukan semua fraksi parlemen di Dewan Legislatif Palestina untuk melaksanakan apa yang telah disepakati terkait revitalisasi Dewan Legislatif dan melanjutnya tugasnya secara normal.

Para perserta dialog juga mengecam keputusan pemerintah Amerika yang tidak memperpanjang PLO di Washington dengan tujuan untuk menekan Palestina agar tunduk kepada tuntutan Amerika khususnya upaya untuk memaksakan solusi regional demi memenuhi rencana penjajah Zionis yang bertujuan untuk memberangus hak-hak nasional rakyat Palestina dengan mencegah berdirinya negara merdeka yang berdaulat.

Para peserta juga menolak solusi transisi dan apa yang disebut sebagai “negara dengan perbatasan sementara”, menolak mengakuai “keyahudian negara Israel” dan proyek-proyek lainnya yang mengurangi hak-hak rakyat Palestina.
Mereka menyerukan agar Palestina bergabung ke lembaga-lembaga dan piagam internasional untuk memantau kejahatan penjajah Zionis di Mahkamah Pidana Internasional dan keputusan-keputusannya.

Mereka menyerukan negara-negara Arab, Islam dan sahabat serta institusi-institusinya untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dan komitmen dengan janji-janji dananya sesuai dengan keputusan konferensi rekonstruksi yang diadakan di Kairo pada tahun 2014 dan berkoordinasi dengan pemerintah Palestina.

PIP | DAMAR AH