Jakarta, AHAD.CO.ID- Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah untuk menyediakan sebuah kawasan atau daerah di Indonesia untuk menampung sementara pengungsi Rohingya.
Hal itu seharusnya bisa dilakukan karena sebelumnya pemerintah Indonesia di era Order Baru pernah melakukan hal yang sama terhadap pengungsi perang Vietnam di Pulau Galang.
Demikian pernyataan tertulis PP Muhammadiyah yang diterima Ahad di Jakarta, Kamis (31/8/2017). Pernyataan tersebut
ditandatangani oleh Prof Dr Bahtiar Effebdy,MA dan Dr.H.Abdul Muti, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut etnis Rohingya sebagai etnis yang paling menderita di muka bumi.
Etnis minoritas ini tertolak di Myanmar dan tertindas di Bangladesh. Mayoritas etnis Rohingya tinggal di Rakhine, salah satu bagian propinsi di Myanmar.
Namun, mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan Myanmar karena dianggap imigran ilegal dari Bangladesh.
Sebaliknya, Bangladesh tidak mau menerima mereka karena dianggap sebagai warga Myanmar.
Ketiadaan identitas ini menyebabkan mereka tidak memiliki akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal yang layak.
Bahkan gerak mereka dibatasi hanya pada lingkup geografis tertentu. Sejak1982, etnis Rohingya telah mengalami persekusi dan pengusiranberulangkali.
“Terakhir,sepanjang minggu ini, tidak kurang 3.000 orang melarikan diri ke perbatasan Bangladesh karena kebrutalan yang dilakukan oleh militer Myanmar,” jelas Bahtiar.
Bahkan dalam sepekan ini, jumlah korban dari etnis Rohingya mencapai kurang lebih 800-an orang, termasuk perempuan dan anak-anak.
Berkaitan dengan itu, PP Muharnmadiyah mendesak PBB untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh. Bahkan bila perlu mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah dan sedang berlangsung secara terus menerus di Myanmar.
Hal itu perlu dilakukan PBB karena sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.
Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasan demi alasan kemanusiaan dan menyelamatkan diri dari persekusi pemerintah Myanmar.
Muhammadiyah juga mendesak komite Hadiah Nobel untuk mencabut Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah seorang pemimpin terkemuka Myanmar.
Aung San Suu Kyi alih-alih menunjukkan kesungguhan untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di Myanmar, justru memperburuk keadaan.
Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab atas praktik genosida atas etnis Rohingya di Myanmar .
TJAHJA GUNAWAN
