Beranda Berita Berikut Isi Lengkap Tausiyah Kebangsaan Wantim MUI, Perhatikan Poin Nomor 5

Berikut Isi Lengkap Tausiyah Kebangsaan Wantim MUI, Perhatikan Poin Nomor 5

BERBAGI
KH.Didin Hafiduddin membacakan Tausiyah Kebangsaan Dewan Pertimbangan MUI, Rabu (26/4)/Ist

Jakarta, AHAD.CO.ID- Dewan Pertimbangan MUI, pada Rabu (26/4) melaksanakan Rapat Pleno ke-17, acara digelar dengan format diskusi yang mengundang berbagai tokoh Islam dan tokoh Partai Politik. Usai menggelar rapat pleno, Dewan Pertimbangan MUI mengeluarkan Tausiyah Kebangsaan.

Berikut isi lengkap Tausiyah Kebangsaan yang dibacakan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, KH.Didin Hafiduddin.

1. Bahwa kehidupan bangsa dewasa ini, terutama mengenai Pilkada serentak dan hal-hal yang mengitarinya telah menimbulkan perbedaan pandangan dan kepentingan politik yang tajam yang nyaris membawa perpecahan bangsa. Keadaan demikian ikut diperparah oleh pertentangan pendapat dan sikap kepada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta dan proses peradilan yang menyertainya.

Oleh karena itu, kepada keluarga bangsa dipesankan agar tidak terjebak kepada pertentangan dan permusuhan. Perbedaan aspirasi dan kepentingan politik tidak harus membawa perpecahan dan terganggunya persaudaraan kebangsaan.

Baca juga :   Ketum DDII Apresiasi Tokoh Lintas Agama Hadiri Reuni 212

2. Sebagaimana Sikap dan Pandangan Keagamaan MUI tentang kasus penistaan agama pada tanggal 11 Oktober 2016, yang diperkuat dan didukung oleh tausiyah kebangsaaan Dewan Pertimbangan MUI pada 9 November 2016, maka harus dilakukan penegakan hukum secara berkeadilan, transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Tanpa bermaksud mencampuri proses peradilan, namun karena proses tersebut telah dengan kasat mata menunjukan hal yang patut diduga adanya campur tangan seperti ditunjukan oleh penundaan penuntutan dan tuntutan oleh JPU yang cenderung membebaskan terdakwa, maka Dewan Pertimbangan MUI menilai bahwa tuntutan itu telah mengusik rasa keadilan masyarakat, khususnya umat Islam. Untuk itu Dewan Pertimbangan MUI berpesan kepada lembaga penegak hukum agar berhati-hati dan berhenti dari kecenderungan mempermainkan hukum.