Beranda Berita Parmusi Tegaskan Persoalan Bangsa Ini Bukan Radikalisme Tapi Kemiskinan

Parmusi Tegaskan Persoalan Bangsa Ini Bukan Radikalisme Tapi Kemiskinan

BERBAGI

Jakarta, Ahad.co.id- Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H. Usamah Hisyam mengatakan, radikalisme yang belakangan ini digembar-gemborkan berbagai kalangan bukanlah persoalan utama bangsa Indonesia.

Persoalan yang dihadapi bangsa ini, kata Usamah, adalah kemiskinan dan kebodohan. Radikalisme yang berbahaya adalah radikalisme ekonomi.

“Konglomerasi, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ini radikal. Radikalisme ekonomi lebih berbahaya,” kata Usamah dalam konferensi pers penutupan Rakernas V Parmusi di Jakarta, Ahad 22 Desember 2019.

Menurut Usamah, istilah radikalisme yang ditujukan kepada umat Islam seharusnya tidak perlu ada. Sebab hal itu dinilainya hanya merupakan upaya membenturkan umat Islam yang mayoritas dengan pemerintah.

“Jajaran kementerian jangan ada yang insubordinasi terhadap kebijakan presiden sehingga terkesan membenturkan presiden dengan umat Islam,” kata Usamah.

Saat disampaikan bahwa penanganan radikalisme merupakan tugas dari Jokowi kepada Menag Fachrul Razi yang disampaikan sesaat sebelum pelantikan Kabinet, Usamah mengaku menyayangkan hal itu.

Usamah mengatakan, jika hal itu menjadi kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang notabene ia dukung dalam Pilpres lalu, sebagai Ketum Parmusi ia mengaku tidak sepakat dan tidak mendukungnya.

Baca juga :   Parlemen Arab Nyatakan Solidaritas Terhadap Aksi Mogok Makan Tahanan Palestina

“Kami akan melakukan perlawanan. Maret nanti kami kirim 50 dai ke Mekkah untuk berdoa agar pemerintahan ini diberi hidayah, agar tidak mengebiri dakwah,” kata Usamah.

Usamah mengaku hanya itu yang bisa dilakukan pihaknya. “Senjata kami hanya berdoa kepada Allah. Kalau tak percaya ya lihat saja nanti,” kata Usamah.

Terkait status Imam Besar Habib Rizieq Syihab (HRS), meskipun tidak masuk dalam rekomendasi Mukernas V, Usamah mengaku sempat dibahas. Parmusi mengusulkan kepada pemerintah terutama Presiden dan Kapolri agar segera menyelesaikan persoalan hukum HRS jika dianggap masih ada.

“Agar beliau bisa kembali, jangan didiamkan begitu saja. Kita harap umat Islam dapat kembali berkontribusi, situasi dikembalikan seperti awal,” kata dia. (Hasbi/SI Online)