Beranda Berita Ini Alasan FPKS Tolak Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ini Alasan FPKS Tolak Draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

BERBAGI
Ilustrasi

Jakarta, Ahad.co.id- Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual RUU menjadi sorotan banyak pihak. Isi RUU ini dinilai berpotensi memberi ruang bagi perilaku seks bebas yang bertentangan dengan Pancasila dan norma agama.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta, setelah terlibat dalam beberapa kali pembahasan, pihaknya akhirnya memutuskan menolak RUU ini.

“Pimpinan Fraksi PKS memutuskan untuk menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini dan akan memerintahkan Poksi 8 untuk menindaklanjutinya secara teknis,” kata Sukamta dalam keterangan yang diterima Ahad.co.id, Jumat (1/2/2019).

Lebih lanjut dia menjelaskan, menurut partanya sekilas tujuan RUU ini nampak baik yaitu untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan seksual.

“Namun setelah dipelajari lebih dalam, pasal demi pasal, ayat demi ayat, ada yang secara makna dan tafsiran bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama,” jelas Sukamta.

Kendati demikian, Fraksi PKS tidak serta merta menolak. “Dalam perjalanan pembahasan RUU ini Fraksi PKS telah mengajukan empat poin perubahan yang dianggap penting dan mendasar,” jelasnya.

Pertama adalah usulan pergantian nomenklatur ‘kekerasan seksual’ menjadi ‘kejahatan seksual’, agar memiliki ketegasan derajat hukum yang berat. Istilah kejahatan seksual menggambarkan unsur kesalahan dan derajat tindak pidana yang lebih tegas sehingga dapat mempermudah dalam perumusan delik dan pemenuhan unsur-unsur pidana dalam pembuktian.

“Istilah Kejahatan Seksual juga lebih memenuhi kriteria “darurat kejahatan seksual” yang sedang terjadi di masyarakat. Selain itu istilah kejahatan seksual juga sudah digunakan dalam Undang-undang Pelindungan Anak,” ungkapnya.

Kedua melakukan perubahan definisi dari kekerasan seksual itu sendiri. Menurut Sukamta, definisi yang dirumuskan dalam RUU yang ada sekarang masih ambigu sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, dan ketidakjelasan.

Baca juga :   Rumah Zakat Berikan Layanan Medis Bagi Peserta Aksi di Palestina

“Di antaranya dengan tidak memperhitungkan resiko korban dapat kehilangan nyawa dari tindakan kejahatan seksual; memasukkan unsur “hasrat seksual” yang luas yang dapat berimplikasi pada sikap permisif terhadap perilaku seksual menyimpang juga karena menggunakan istilah “relasi kuasa” yang dapat disalah-pahami dengan relasi suami-istri,” jelasnya.

Ketiga berkaitan dengan peran pemerintah, FPKS mengusulkan untuk memasukkan klausul langkah-langkah preventif terhadap kejahatan seksual. Di antaranya dengan mewajibkan kepada pemerintah untuk memerangi pornografi, peredaran ilegal narkotika, zat psikotropika, serta minuman keras sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencegahan kejahatan seksual.

“Yang keempat, FPKS mengajukan untuk menambahkan nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi asas pertama dalam Rancangan Undang-undang tersebut,” kata Sukamta.

Sayangnya, lanjut dia, keempat poin peruabahan tersebut tersebut tidak terakomodasi dalam RUU hingga pembahasan terakhir. Maka setelah menimbang dengan cermat serta mendengarkan aspirasi dari banyak pakar dan tokoh Umat, dengan tegas Fraksi PKS memutuskan menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini.

“Sesuai dengan semangat UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila maka FPKS dengan tegas menolak RUU ini demi tetap terjaganya NKRI dan terjaganyamoral bangsa kita di masa sekarang dan masa yang akan datang,” pungkasnya.

Daniel Amrullah