Beranda Berita Hamka Nilai Politik Islam Konsekuensi Tauhid

Hamka Nilai Politik Islam Konsekuensi Tauhid

BERBAGI

Jakarta, Ahad.co.id – Buya Hamka tidak menganggap ranah politik sebagai dunianya, namun beliau tidak anti politik, bahkan sangat melek politik dan mengakui pentingnya politik sebagai bagian dari ajaran Islam. Menurut Hamka, kepemimpinan Islam adalah suatu hal yang sudah jelas karena dibahas dengan sangat gamblang dalam Al-Qur’an.

Hal itu disampaikan oleh Akmal Sjafril yang tampil pada sesi pertama kajian “Napak Tilas Keteladanan Politik Buya Hamka” di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq, Cawang, Jakarta, Ahad (20/01) pagi. Kajian ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 111 Tahun Buya Hamka yang diselenggarakan oleh Sekolah Pemikiran Islam (SPI).

“Dalam bukunya, Pelajaran Agama Islam, yang secara khusus membahas persoalan-persoalan ‘aqidah, Buya Hamka menjelaskan tauhid secara panjang lebar, kemudian menegaskan bahwa politik Islam itu sendiri merupakan konsekuensi dari tauhid,” ungkap peneliti Institute for The Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS) yang juga aktivis komunitas #IndonesiaTanpaJIL (ITJ) ini seperti dalam keterangan resmi SPI.

Akmal kemudian menjelaskan bahwa Hamka tidak mengidentikkan politik dengan kekuasaan, melainkan dengan sikap seorang mukmin kepada keadilan dan kezaliman.

“Menurut Hamka, jiwa yang dihiasi oleh tauhid akan memandang dunia dengan penuh perhatian dan tafakkur. Dengan sendirinya, jiwa itu akan terbiasa dengan keteraturan, keindahan, kebaikan, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak akan diam saja di hadapan kezaliman,” ujar kandidat doktor Ilmu Sejarah dari Universitas Indonesia (UI) ini.

Baca juga :   Raih Gelar Magister Ekonomi, Ustaz Yusuf Mansur Langsung Kejar Program Doktoral

Ada juga episode kehidupan Hamka yang secara langsung bersentuhan dengan politik praktis, antara lain keterlibatannya dalam Konstituante mewakili Partai Masyumi pasca Pemilu 1955. “Karir politiknya berakhir dengan dibubarkannya Konstituante melalui Dekrit Presiden 1959, dan kemudian Masyumi dibubarkan secara sepihak oleh Soekarno pada tahun 1960. Bagaimana pun, Hamka terus membimbing umat sebagai ulama, yang menurutnya memang memiliki tugas untuk memberontak terhadap kezaliman,” ungkap lelaki asli Minang ini.

Akmal kemudian menyitir penafsiran Hamka terhadap ayat yang pernah menarik perhatian begitu besar di tanah air beberapa tahun belakangan, yaitu ayat ke-51 dalam Surat Al-Maidah.

“Menurut Hamka, orang beriman yang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin pada hakikatnya telah bertindak zalim. Itu dinyatakan tegas dalam Tafsir Al-Azhar,” tandasnya.

Bilal