Beranda Berita Prabowo Singgung Rusaknya Sistem Demokrasi Indonesia Hingga Difitnah Sebagai Pendukung ISIS

Prabowo Singgung Rusaknya Sistem Demokrasi Indonesia Hingga Difitnah Sebagai Pendukung ISIS

BERBAGI
Prabowo S bersama HRS

Jakarta, Ahad.co.id – Calon Presiden Prabowo Subianto mengkritisi rusaknya sistem demokrasi Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Ia mencontohkan jika ada orang yang menggunakan hak kebebasan untuk berekspresi di media sosial untuk memaparkan sebuah kebenaran justru di buru dan dihukum.

“Sangat menyedihkan juga bahwa perkembangan Indonesia menuju demokrasi juga mengalami bentuk pengkerdilan. Orang-orang yang menggunakan hak kebebasan berekspresi atau beropini kadang-kadang di sosial media diburu. Ini adalah sebuah pelanggaran yang mencolok dan menyedihkan dalam hak-hak dasar warga negara,” kata Prabowo saat menjadi pembicara di dalam Indonesia Economic Forum yang digelar di Hotel Shangrilla, Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Bahkan yang lebih parahnya lagi, beberapa ulama di Indonesia tidak diberikan izin untuk memberikan ceramahnya karena dianggap sebagai ekstrimis. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut Prabowo, bahwa dirinya fitnah dan dituduh sebagai orang yang mendukung gerakan ISIS dan akan membentuk pemerintahan khilafah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Kami memiliki ulama yang tidak diizinkan memberikan orasinya karena dicap sebagai ekstrimis. Saya sendiri telah diberi label sebagai pendukung ISIS yang berjuang untuk kekhalifahan. Jenis tuduhan seperti ini betul-betul bertentangan dengan kenyataan yang ada. Saya memimpin partai yang multiras. Sumpah partai saya adalah untuk membela Pancasila, semua ras dan semua agama. Oleh karena itu, saya sangat khawatir,” sesal Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Baca juga :   Gelar Buka Puasa di 223 RW, Pemprov DKI Gandeng ACT

Selain itu, Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno itu menjelaskan bahwa saat ini ada fenomena yang sangat merusak sistem demokrasi dalam sistem pemilu di Indonesia, yakni keberadaan data pemilih tambahan sebanyak 31 juta jiwa dari Kemendagri namun data tersebut tidak dapat dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sekarang ada kontroversi dalam pemilihan umum karena ada sekitar 31 juta nama yang tidak bisa dibuka. Bahkan 1 juta nama yang tidak terhitung saja sebetulnya merupakan pelanggaran, ini merupakan penghinaan terhadap demokrasi yang nyata,” imbuhnya.

“Sejarah mengajarkan kita bahwa jika kita tidak mau menghormati kehendak rakyat, berkali-kali dalam sejarah, rakyat akan menyatakan kehendak mereka dengan cara lain selain kotak suara. Itu adalah pelajaran sejarah dan saya tidak mau melihat kejadian ini terjadi di Indonesia. Saya hanya mengingatkan semuanya bisa menjalankan roda demokrasi yang baik, mari kita saling menghargai dan bermain sesuai aturan,” tandasnya.

Beny Aprius