Beranda Berita Wakil Ketua Dewan Pers Jadi Pembicara Tamu di Pelatihan OMOJ

Wakil Ketua Dewan Pers Jadi Pembicara Tamu di Pelatihan OMOJ

BERBAGI
Wakil ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar menjadi pembicara tamu dalam OMOJ angkatan ke-7 di Masjid Darussalam Kota Wisata. Foto: Forjim

Jakarta, Ahad.co.id- Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar, menjadi pembicara tamu dalam pelatihan One Masjid One Journalist (OMOJ) Angkatan ke-7 di Masjid Darussalam, Kota Wisata Cibubur, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Forum Jurnalis Muslim (Forjim) dengan Yayasan Darussalam Kota Wisata.

Dalam kesempatan tersebut, Djauhar mengatakan kerja jurnalistik merupakan kerja mulia karena menyampaikan informasi berita kepada masyarakat. Karena itu, kata dia, wartawan harus memahami dan dibekali kode etik jurnalistik (KEJ).

Kode etik jurnalistik mengatur 11 pasal tentang ketentuan etika wartawan. Seluruh poin tersebut merupakan kesepakatan bersama lebih dari 50 asosiasi profesi jurnalis se-Indonesia. Maka itu, wartawan diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW).

“Karena pasca reformasi berita-berita yang tidak jelas kebenarannya sangat berseliweran. Dan banyak sekali yang langsung percaya. Penyakit ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia mengalami hal yang sama,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya masyarakat harus berusaha mengambil dan menyebarkan informasi yang baik dan bermanfaat.

“Bekerja sebagai wartawan, tidak lepas dari kode etik jurnalistik. Nah, jika ada wartawan yang bermasalah dengan kode etik, maka kami yang akan memediasi dengan pihak terkait,” sambungnya.

Ia menjelaskan, Dewan Pers memiliki peran untuk melakukan mediasi antara media yang bersangkutan dengan pihak yang merasa dirugikan. Proses penyelesaian masalah tersebut dinamakan ajudikasi dan mediasi.

Baca juga :   Pemuda Muhammadiyah: #JanganSuriahkanIndonesia, Tidak Boleh Politis

“Kami selalu berharap di antara kerja kami ada manfaatnya. Kita berharap kerja jurnalistik tidak mengandung fitnah, agitasi dan mengadu-domba masyarakat,” ujar dia.

Menurut dia, kelemahan wartawan saat ini yaitu tidak mengedepankan verifikasi faktual. “Wartawan harusnya tidak langsung percaya omongan orang. Wartawan harus skeptis. Apalagi kalau menyangkut pihak ketiga,” katanya.

Ia menambahkan,  Dewan Pers juga hadir untuk menjaga kemerdekaan Pers di Indonesia. “Karena penguasa yang berkuasa di manapun keinginannya sama, dapat mengendalikan media,” kata Djauhar.

Menurutnya, dari 11 Negara se-Asean, hanya Indonesia saat ini yang menjamin kemerdekaan pers.

“Kami pernah mengalami represifitas pemerintah di Orde Baru. Itu ngeri sekali. Sangat menakutkan. Media yang dianggap berbahaya, langsung disikat. Saya berharap, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers,” tandasnya.

Zuhdi | Dudy S.Takdir