Beranda Ekonomi Pengamat Ekonomi Syariah: Aplikasi Pinjaman Online Seperti Rentenir Digital

Pengamat Ekonomi Syariah: Aplikasi Pinjaman Online Seperti Rentenir Digital

BERBAGI
Ilustrasi

Jakarta, Ahad.co.id- Pengamat Ekonomi Syariah yang juga Kepala Program Studi Manajemen Binsis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, Tuba Jazil, M.Fin, menilai banyak aplikasi pinjaman online tak ubahnya seperti rentenir digital.

“Dan, sebenarnya, tidak perlu menunggu kasus besar hingga transaksi pinjaman online berbasis riba ini baru disoroti,” katanya dalam keterangan yang diterima ahad.co.id, Kamis (8/11/2018)

Karena menurutnya, larangan riba baik dari Alquran maupun Injil sudah cukup menjadi dasar untuk melarang praktik pinjaman ribawi. Apalagi jika berkembang melalui online, karena riba membawa kezaliman.

“Pinjaman Online berbasis riba ini adalah kezaliman yang nyata, maka haruslah dijauhi, agar Allah SWT melindungi kita dari adzab-Nya,” jelas dia.

Dalam kenyataannya, belum ada regulasi soal pembatasan bunga/ marjin pinjaman dan apakah boleh menggunakan debt collector dalam penagihan. Regulator baru mendata legalitas Fintech.

“Per-September lalu, Satgas Waspada Investasi menemukan sekitar 227 fintech ilegal yang menjalankan bisnis P2P lending. Lebih dari separuhnya berasal dari China dan sebagian lainnya berasal dari Indonesia dan Eropa Timur,” jelasnya.

Sementara itu, pengamat dari Pusat Kajian Fintech Syariah STEI Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin M.Acc, merekomendasikan urjensinya riset bisnis Fintech.

“Riset mencakup dampaknya terhadap sisi akad, syarat, rukun, hukum, administrasi pajak, akuntansi, dan audit”, kata Murniati.

Baca juga :   GPMP Berangkatkan Tim "Ekspedisi Syahadat" Suku Togutil ke Halmehara

Termasuk, tambahnya riset mengenai prospek dan tantangan termasuk dampak sosial dan budaya. Riset terakhir ini perlu dipertajam dengan mengadakann survei pengguna atau perbandingan kasus antarnegara.

Murniati pun menyinggung bedanya Fintech konvensional dengan syariah. Hal ini perlu untuk menunjukkan bahwa Fintech syariah sejatinya lebih berkelanjutan.

Untuk menjaga keberlanjutan Fintech syariah, menurut Murniati, setiap pelaku Fintech syariah harus memahami dan memastikan bisnisnya tidak melanggar hukum positif dan hukum islam. Untuk itu, Fintech syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), menerapkan akuntansi yang benar yaitu dengan mematuhi PSAK Syariah, dan tentunya ada audit syariah secara berkala.

“Tata Kelola, menjadi sangat penting. Di situ ada Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness, disingkat TARIF. Selain itu Fintech syariah juga harus menerapkan e-KYC (know your customer), e-KYI (know your investor), dan etika Islami”, kata Murniati menegaskan.

Dudy S.Takdir