Beranda Berita Ombudsman: Deklarasi Kepala Daerah Dukung Jokowi Berpotensi Timbulkan Masalah

Ombudsman: Deklarasi Kepala Daerah Dukung Jokowi Berpotensi Timbulkan Masalah

BERBAGI
Kepala daerah di Sumbar yang deklarasi dukung Jokowi-KMA. Foto: Net

Jakarta, Ahad.co.id- Pelaksana Tugas Ombudsman RI Sumatera Barat (Sumbar) Adel Wahidi mengingatkan seluruh penyelenggara birokrasi bersikap netral dalam Pilpres 2019.

Kepala Daerah menurutnya harus dapat mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Karena itu, Adel menilai bentuk dukungan dari sepuluh kepala daerah di Sumbar kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin berpotensi menimbulkan maladministrasi.

“Dalam hal ini, penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akibat terganggunya netralitas dan tatanan birokrasi,” kata Adel, Rabu (19/9/2018)..

Lebih lanjut menurutnya, deklarasi itu bisa menimbulkan penyimpangan asas umum pemerintahan yang baik.

“Ombudsman tidak hanya melihat dari sisi hukum positif (legal-formal) namun juga memperhatikan ketaatan kepada nilai atau asas kepatutan dalam tindakan dan perilaku penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik,” kata Adel seperti dikutip dari VIVA.

Maka dari itu, kata Adel, Ombudsman Sumbar mengimbau kepada seluruh penyelenggara untuk dapat bersikap netral, agar tatanan birokrasi dapat dijalankan dengan baik. Sehingga layanan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme juga bisa terwujud dengan baik.

Baca juga :   Penandatanganan MOU Dapur Qurban Jakarta “Semua Bahagia Menikmatinya"

Sebelumnya, sepuluh orang kepala daerah di Sumatera Barat menggelar deklarasi terbuka mendukung calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin, Selasa malam, 18 September 2018.

Dukungan secara terang-terangan itu mengalir dari Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Wali Kota Solok Zul Elfian, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Bupati Solok Gusmal, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.

Kesepuluh kepala daerah itu berharap Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinan sebagai Presiden Indonesia untuk kedua kalinya. Alasannya, mereka sudah merasakan manfaat pembangunan selama Jokowi menjabat sebagai Presiden RI sejak tahun 2014 lalu.

Hasbi Syauqi