Beranda Berita IPW: Soal #2019GantiPresiden, Polri Harus Profesional

IPW: Soal #2019GantiPresiden, Polri Harus Profesional

BERBAGI
Blokade aparat di Bandara Pekanbaru, Riau, Sabtu (25/8/2018) mengamankan penolakan terhadap Neno Warisman. Foto: Istimewa

Jakarta, Ahad.co.id– Penolakan terhadap Gerakan #2019GantiPresiden terjadi di sejumlah daerah. Hampir pada semua kasus penolakan, terjadi kekerasan fisik atau psikis terhadap pegiat #2019GantiPresiden.

Menyikapi kejadian itu, Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane berharap massa pendukung #2019GantiPresiden maupun penentang sama-sama menahan diri agar konflik horizontal tidak terjadi menjelang Pilpres 2019.

Di sisi lain Polri diharapkan bisa bersikap profesional dan tegas dalam menjaga kamtibmas serta tidak mentolerir setiap potensi ancaman keamanan yang bisa memicu konflik orizontal di akar rumput.

Neta menilai, kasus yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya tidak boleh dibiarkan dan harus disikapi Polri dengan profesional dan tegas. Polri harus hadir secara maksimal dalam menjaga keamanan dan jangan membiarkan potensi konflik menjadi kekacauan sosial.

“Eskalasi konflik antara massa ganti presiden dan massa pendukung Presiden Jokowi kian tinggi, Polri perlu melakukan dialog dengan tokoh-tokoh kedua kelompok,” kata Neta di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Jika kondisinya kian panas dan bisa menimbulkan kerawanan sosial, Polri diminta tak segan-segan untuk melarang kedua belah pihak melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia hingga massa kampanye tiba.

“IPW mendukung penuh sikap tegas aparatur kepolisian untuk bersikap tegas dan profesional. Sebab, IPW menilai, apa yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya sudah mengganggu ketertiban masyarakat dan membuat keresahan sosial,” ujar Neta.

Neta menjelaskan, dampak dari gesekan ini, masyarakat yang tidak ikut-ikutan dengan aksi kedua kelompok menjadi sangat khawatir dengan ancaman keamanan di wilayahnya.

Baca juga :   Kini Tersedia Al Quran Terjemah Bahasa Banjar di Aplikasi Digital

Massa ganti presiden maupun massa pendukung Presiden Jokowi hendaknya mau menyadari akan pentingnya ketertiban umum dan ketentraman publik yang didambakan semua pihak.

Neta mengakui, memang tidak ada satu pun undang undang yang melarang aktivitas kedua kelompok. Namun karena aktivitasnya sudah memunculkan konflik dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, atas nama ketertiban umum dan kepentingan publik, Polri bisa bertindak tegas untuk menghentikan semua kegiatan kedua kelompok.

IPW juga berharap KPU menyikapi situasi ini, untuk melarang kegiatan kedua kelompok hingga masa kampanye tiba.

“Demi kepentingan umum, KPU bisa mengacu ke Pasal 492 UU Nomor 7/2017 tentang kampanye di luar jadwal. Sebab, dari kegiatan kedua kelompok terlihat ada yang menjelekkan-jelekkan capres tertentu dan ada yang menyanjung capres tertentu,” kata dia.

Menurut Neta, aroma mencuri start kampanye sangat tajam dari kedua kelompok, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan benturan sosial.

Hasbi Syauqi