Beranda Berita Warga Israel Non-Yahudi Merasa Jadi Warga Kelas Dua

Warga Israel Non-Yahudi Merasa Jadi Warga Kelas Dua

BERBAGI
Foto : EPA

Yerusalem, Ahad.co.id- Para perwira militer dari kalangan minoritas di israel mengundurkan diri lantaran keputusan parlemennya yang mengesahkan sebuah undang-undang kontroversial.

Dilansir Newsweek Selasa (31/7/2018), salah satunya adalah Shady Zidan, wakil komandan kompi dari kelompok minoritas Druze.

Dalam surat pengunduran dirinya Senin (30/7/2018), dia menyatakan hukum Negara-Bangsa Yahudi membuatnya merasa menjadi warga kelas dua.

Dalam unggahannya di Facebook, Zidan menegaskan bahwa komitmennya terhadap israel sudah tidak perlu diragukan lagi.

“Sampai hari ini, saya dengan mempertaruhkan nyawa, dan berdiri di depan bendera sambil menyanyikan lagu kebangsaan hatikva dengan bangga,” ujar Zidan.

Namun, dia terkejut ketika mendengar Knesset (parlemen) mengumumkan undang-undang itu dengan perbandingan suara 62-55.

“Pada akhirnya saya hanya warga kelas dua? Maaf, saya masih belum siap untuk itu. Jadi, saya umumkan berhenti mengabdi bagi negara,” kata Zidan.

Sebelum Zidan mengundurkan diri, perwira Druze lainnya, Kapten Amir Jamal menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

“Keluarga saya telah mendedikasikan hidup mereka bagi negara ini. Namun, yang kami dapat adalah jadi warga kelas dua,” keluh Jamal.

Sikap dua perwira Druze itu memaksa Kepala Staf Pasukan Pertahanan israel (IDF), Gadi Eisenkot, angkat bicara.

Baca juga :   Madinah Pada Suatu Pagi di Hari Raya

Eisenkot menegaskan bahwa setiap tentara harus “menanggalkan isu politik kontroversial, dan fokus saja ke kesatuannya”.

“Saudara dari Druze, Bedouin, maupun minoritas lainnya bertanggung jawab secara seimbang di IDF ini,” ujar Eisenkot.

Pada 19 Juli, Knesset mengesahkan peraturan yang menetapkan Ibrani sebagai bahasa resmi, dan Yahudi sebagai warga yang pertama dikedepankan.

Bahasa Arab yang sebelumnya merupakan bahasa resmi, mendapat “status khusus”, dan masih boleh digunakan di institusi pemerintahan.

Selain itu, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa keseluruhan Yerusalem merupakan ibu kota dari israel.

“israel adalah tanah air bagi rakyat Yahudi. Mereka punya hak eksklusif menentukan nasib bagi kepentingan nasional,” demikian bunyi hukum tersebut.

Kompas | Ahmad Royyan