Beranda Headline Jokowi Akan Tunduk ke Golkar atau PDI-P ?

Jokowi Akan Tunduk ke Golkar atau PDI-P ?

BERBAGI
Pemimpin redaksi AHAD.CO.ID, Tjahja Gunawan Direja/Dokpri

Oleh: Tjahja Gunawan
Pemimpin redaksi Ahad.co.id

Ahad.co.id- Jauh sebelum Pilkada berlangsung, di sejumlah jalan utama di Jakarta, sudah terpampang sejumlah baliho besar Go-Jo (Golkar-Jokowi) dengan foto dua sejoli Jokowi dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Namun sampai sekarang, saya belum melihat ada baliho serupa dengan foto besar antara Jokowi dengan TGB walaupun belakangan ini isue yang ramai di media seolah-olah Jokowi akan dipasangkan dengan TGB.

Jangankan baliho JKW-TGB, baliho besar yang memajang Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jokowi pun tidak ada. Padahal, dalam berbagai kesempatan Megawati selalu mengatakan bahwa Jokowi adalah Petugas Partai (PDI-P).

Bagi para analis dan pengamat politik sudah mahfum bahwa baliho-baliho Go-Jo itu merupakan bagian dari marketing politik sekaligus sebagai wahana sosialisasi politik yang sengaja dibuat Partai Golkar menjelang Pilpres 2019.

Pesan politik Baliho Go-Jo itu tentu ditujukan ke segala arah. Baik kepada masyarakat calon pemilih maupun kepada para elite serta partai politik terutama parpol-parpol pendukung rezim Jokowi.

Suka atau tidak suka, sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia saat ini adalah transaksional di bawah kendali oligarki partai dan kartel politik.

Dalam pembicaraan dengan sejumlah pelaku politik menyebutkan, loby-loby parpol menjelang batas penyerahan nama pasangan Capres-Cawapres tanggal 10 Agustus 2018, yang dibicarakan lebih bersifat pragmatis, menyangkut jatah kursi kekuasaan. Substansi pembicaraan lebih mengarah kepada siapa dapat apa.

Namun kalimat yang disampaikan elite politik kepada publik melalui media tentu lebih normatif dan ideal.

Padahal, yang dibicarakan di meja loby banyak menyangkut sharing kekuasaan.

Misalnya, “Kalau PDIP mengajukan Budi Gunawan atau Puan Maharani sebagai Cawapres mendampingi Jokowi, lalu partai pendukung lain seperti Partai Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP dapat apa? berapa banyak?”.

Contoh sebaliknya, “Kalau Partai Golkar mengajukan ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai Cawapres berpasangan dengan Jokowi, kemudian partai pendukung lain juga akan bertanya serupa. Dapat apa ? Berapa banyak ?”.

Dalam loby-loby politik itu juga langsung dibicarakan soal biaya serta sumber dana kampanye. Berdasarkan perkiraaan kasar, biaya kampanye capres-cawapres paling tidak sebesar Rp 8,3 Triliun. (Liat tabel). Setiap parpol tentu sudah punya donatur dan cukong masing-masing sehingga kemampuan pendanaan mereka didasarkan pada kesanggupan dari para cukong itu.

Jika loby-loby politik tersebut mentok dan tidak tercapai kesepakatan (no deal), sangat mungkin parpol pendukung Jokowi akan terpecah. Dan melihat kecenderungannya, potensi terpecahnya koalisi besar petahana ini sangat besar.

Jika Ketua Umum PDIP Megawati ngotot mengajukan Budi Gunawan atau Puan Maharani dan tidak setuju dengan Airlangga Hartarto sebagai Cawapresnya Jokowi, sangat mungkin PDIP keluar dari partai koalisi pemerintah dengan membuat poros tersendiri sama seperti parpol yang tergabung dalam Koalisi Keumatan dan Kebangsaan yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, dan PBB.

Partai Golkar maupun PDIP, masing-masing memiliki modal politik yakni berupa perolehan suara hasil pemilu legislatif 2014.

Berdasarkan aturan tentang ambang batas syarat pencalonan presiden (presidential threshold), telah ditetapkan syarat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara nasional dalam Pemilu 2014 bagi parpol yang hendak mengajukan capres Tahun 2019.

Berkaca pada hasil Pemilu 2014, tidak ada satu pun parpol yang bisa sendirian memenuhi syarat tersebut, sehingga harus berkoalisi.

Sebagai gambaran, partai pemenang pemilu 2014 PDI Perjuangan hanya nyaris memenuhi syarat tersebut. PDIP merebut 109 kursi di DPR, sementara 20 persen dari 560 kursi DPR setara 112 kursi. Perolehan suara nasional PDIP adalah 23,68 juta suara atau 18,95 persen, masih jauh dari ambang batas 25 persen.

Baca juga :   26 Mei Kemenag Gelar Sidang Itsbat Awal Ramadhan 1438 H

Saat ini, hanya PDIP yang cukup membutuhkan satu mitra koalisi saja untuk bisa mengajukan capres, sementara parpol-parpol lain butuh satu atau lebih tergantung kekuatan mitranya. Dalam konteks politik sekarang, jika PDIP membuat poros sendiri bisa saja cuma berkoalisi dengan Partai Demokrat atau Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki 47 kursi di DPR.

Sebaliknya jika Golkar yang mendapat 91 kursi DPR berkoalisi dengan Partai Hanura (16 kursi), maka mereka berdua masih butuh satu parpol lagi untuk memenuhi persyaratan 112 kursi.

Nah, sebenarnya kalau Partai Golkar mengajukan Airlangga sebagai Cawapresnya, sudah cukup menggandeng Partai Nasdem atau Hanura. Tapi Kita semua mengetahui bahwa, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, sudah resmi menyatakan dukungan kepada Jokowi.

Dengan demikian, Jokowi didukung atau tidak (lagi) oleh PDIP, dia sudah membentuk koalisi besar yang terdiri dari Partai Golkar, Hanura, Nasdem, dan PPP.

Sebenarnya koalisi besar petahana ini juga didukung PKB, tetapi nampaknya menjelang Pilpres ini partai yang banyak didukung massa NU ini mengajukan call tinggi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga berambisi untuk menjadi Cawapresnya Jokowi. Jika skenario itu gagal, sangat boleh jadi nanti PKB akan berkoalisi dengan PDIP di poros baru.

Di sisi lain, Partai Gerindra (73 kursi) yang lebih sedikit kursinya di DPR daripada Golkar cukup mempertahankan kemitraan dengan Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi) saja kalau ingin kembali mengajukan Prabowo Subianto sebagai capres. Mereka berdua hanya satu kursi di atas ambang batas, tipis tetapi sah.

Kalau Partai Demokrat bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), mereka tetap kekurangan dua kursi lagi untuk bisa mengajukan capres sendiri.

Presiden Joko Widodo yang dulu dibesarkan PDIP berpotensi mencampakkan atau dicampakkan oleh Partai Moncong Putih untuk mengejar masa jabatan keduanya.

Sedangkan Partai Demokrat yang selalu menempatkan diri di tengah harus memutuskan ke kiri atau ke kanan, karena kolaborasi dengan PAN saja tidak akan mencukupi untuk, misalnya, mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai capres.

Berikut hasil perolehan kursi parpol di DPR RI pada pemilu periode lalu:

1. PDI Perjuangan 109 kursi dari 23.681.471 (18,95%) suara;

2. Golkar 91 kursi dari 18.432.312 (14,75%) suara;

3. Gerindra 73 kursi 14.760.371 (11,81%) suara;

4. Demokrat 61 kursi 12.728.913 (10,19%) suara;

5. Partai Amanat Nasional 49 kursi dari 9.481.621 (7,59%) suara;

6. Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi dari 11.298.957 (9,04%)suara;

7. Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi dari 8.480.204 (6,79%) suara;

8. Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi dari 8.157.488 (6,53%) suara;

9. NasDem 35 kursi dari 8.402.812 (6,72%) suara;

10. Hanura 16 kursi dari 6.579.498 (5,26%) suara.