Beranda Berita Revisi UU Anti Teror Disahkan DPR, Ini Definisi Terorisme yang Baru

Revisi UU Anti Teror Disahkan DPR, Ini Definisi Terorisme yang Baru

BERBAGI
Ilustrasi

Jakarta, Ahad.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, (25/5/2018).

Sebelumnya, pemerintah dan DPR sempat berbeda pendapat terkait definis terorisme. Hal itu membuat pembahasan revisi UU Terorisme berjalan cukup panjang. Kendati demikian dalam rapat kerja yang digelar pada Kamis, (24/5) malam, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat dengan definisi terorisme yang menjadi alternatif kedua.

Definisi itu berbunyi: “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan”.

Baca juga :   Selama September, 3000 Orang Tewas di Suriah

Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, pihaknya segera mengirimkan risalah hasil rapat paripurna kepada pemerintah agar segera diundangkan. Dengan itu dia berharap, tak ada lagi anggapan lamanya proses revisi UU Anti Teror karena ditahan oleh DPR.

“Dengan disahkannya UU ini maka bola sekarang ada di tangan pemerintah. Sehingga ke depan jika ada apa-apa lagi jangan lagi DPR dijadikan kambing hitam,” kata Bambang.

Hasbi Syauqi