Beranda Headline Refleksi Hardiknas: Berkah dan Melapetaka di Indonesia

Refleksi Hardiknas: Berkah dan Melapetaka di Indonesia

BERBAGI
Pemimpin redaksi AHAD.CO.ID, Tjahja Gunawan Direja/Dokpri

Oleh Tjahja Gunawan
Pemimpin Redaksi Ahad.co.id

Selama 32 Pemerintahan Orde Baru, keberkahan negeri ini hanya diperoleh pada era Tahun 1970-an. Dari rezeki yang diperoleh Indonesia dari hasil booming oil waktu itu, pemerintah bisa membangun sarana dan prasarana pembangunan. Proyek-proyek infrastruktur dibangun di mana-mana.

Itu bukan dari utang tapi dari APBN (tahunan) melalui perencanaan pembangunan yang tersusun rapih dalam Repelita (lima tahunan) dan GBHN (rencana pembangunan 25 Tahun). Dalam neraca pembangunan, ini masuk dalam kolom investasi yang dibiayai pemerintah (government spending).

Hasil pembangunan yang dikenal pada Tahun 1970-an adalah pembangunan SD Inpres di sejumlah daerah di Indonesia. Sayangnya pada tahun 1977, Rezim Orba mulai ditunggangi kepentingan CSIS. Dunia pendidikan dijadikan sebagai kelinci percobaan, di mana ketika itu Mendikbud dijabat oleh Daoed Yusuf dari CSIS.

Setelah diangkat jadi Mendikbud, Daoed Yusuf langsung mewajibkan sekolah-sekolah untuk memperpanjang masa pendidikannya dari satu menjadi 1,5 Tahun di semua jenjang pendidikan. Ketika itu saya terpaksa harus ngendon di kelas 1 SMP selama satu setengah tahun.

Tidak hanya sampai di situ, Mendikbud Daoed Yusuf juga memberlakukan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampung/Badan Keamanan Kampus (NKK/BKK). Kebijakan tersebut mengamputasi kegiatan politik mahasiswa di Kampus. Tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk meredam daya kritis mahasiswa.

Namun ujung dari semua kepentingan CSIS dengan mendompleng rezim Orba melalui penempatan para menterinya di Kabinet Orba adalah untuk menciptakan kebencian masyarakat kepada Soeharto.

Barometer kehidupan politik kampus waktu dimotori oleh para aktivis mahasiswa ITB di Bandung dan UI di Jakarta. Memang lahirnya kebijakan NKK/BKK Tahun 1978, dilandasi pertimbangan Peristiwa Malari, yang terjadi pada tanggal 14 Januari 1974.

Namun Hariman Siregar, tokoh Malari dari UI, juga tidak menyangka kalau aksi mahasiswa UI yang dilakukan mahasiswa di Salemba waktu itu bisa sampai merembet dan berubah menjadi aksi kerusuhan dan pembakaran toko-toko di Pasar Senen.

Banyak analisis yang menyebutkan bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi oleh operasi intelejen dibawah komando Ali Moertopo, salah satu menteri di rezim Orde Baru yang juga kepanjangan tangan CSIS. Waktu itu dia menjabat sebagai Menpen merangkap sebagai Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN).

Hanya saja yang mengemuka ke permukaan waktu itu di pemberitaan media mainstream adalah drama mundurnya Wakil Panglima ABRI/Kepala Pangkopkamtib Jend Sumtro pasca Peristiwa Malari.

Kalau Hariman Siregar dikenal sebagai tokoh Malari, maka pada tahun 1978 lahir sejumlah tokoh mahasiswa dari ITB dan UI seperti diantaranya Herry Akhmadi dan Indro Tjahjono. Di zamannya, mereka dikenal sebagai singa podium yang menentang diberlakukannya kebijakan NKK/BKK. Kedua tokoh ini pernah menjalani pengadilan mahasiswa.

Buku tentang pledoi atau pembelaan Herry Akhmadi maupun Indro Tjahjono di pengadilan menjadi buku terlarang di zaman Orde Baru. Sehingga para mahasiswa tahun 1980-an termasuk saya yang waktu itu masih bau kencur dan naif, harus secara sembunyi-sembunyi untuk bisa mendapatkan buku tersebut.

Tujuan CSIS untuk menciptakan kebencian masyarakat kepada Soeharto cukup berhasil. Aktivis mahasiswa ITB Herry Akhmadi sampai menamakan anak kandungnya dengan nama Gempur Soeharto.

Tak pelak lagi, para mahasiswa generasi Tahun 1980-an, pun semakin benci dengan rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Melalui instrumen kebijakan NKK/BKK, para mahasiswa sengaja dibenturkan dengan aparat (ABRI).

Baca juga :   Din Syamsuddin Nilai Pernyataan Menag Tentang Rohis Tak Mendidik

Operasi berikutnya dari antek-antek CSIS, membenturkan aparat (ABRI) dengan umat Islam. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984, merupakan “buah tangan” Jenderal Benny Moerdani, yang pada waktu itu menjabat sebagian Menhankam merangkap sebagai Panglima ABRI.

Dalih dari berbagai operasi keamanan/intelejen yang dijalankan Benny Moerdani adalah untuk menciptakan Stabilitas keamanan nasional.

Namun dalam prakteknya, situasi ketidakamanan sengaja diciptakan sendiri (cipta kondisi) melalui operasi intelejen. Ini dilakukan agar ada “proyek intelejen” dan bahan (yang baik2) untuk dilaporkan kepada Presiden Soeharto waktu itu. Sehingga saat itu dikenal dengan sebutan Asal Bapak Senang (ABS).

Di saat kondisi masyarakat diliputi rasa takut karena tekanan dan ancaman di bidang keamanan, pada saat yang sama CSIS berhasil menancapkan barisan menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Order Baru. Seperti Menkeu JB Sumarlin, Gubernur BI Radius Prawiro dan Adrianus Mooy.

Pada Tahun 1983, Menkeu JB Sumarlin mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan. Waktu itu, dengan modal duit Rp 10 Milyar, siapapun bisa mendirikan bank. Nah, yang memiliki modal sebesar itu kebanyakan pengusaha non pribumi. Pengusaha pribumi yang mampu bisa dihitung dengan jari, di antaranya Aburizal Bakrie dan Arifin Panigoro. Keduanya alumni ITB. Tapi selebihnya yang bisa mendirikan bank dengan duit Rp 10 M adalah para pengusaha non pribumi.

Akhirnya, lembaga perbankan tumbuh subur bak cendawan yang tumbuh di musim hujan. Para mahasiswapun cita-citanya banyak yang ingin menjadi bankir. Banyak di antara lulusan ITB dan IPB yang menjadi bankir. Mereka rela bekerja di bawah kendali dan nafsu para pengusaha non-pribumi.

Namun dalam perkembangan selanjutnya, banyak lembaga perbankan yang salah kelola. Kebobrokan manajemen bank baru diketahui pada saat krisis moneter pada tahun 1997.

Awalnya didahului dengan melemahanya kurs mata uang rupiah terhadap dollar AS, lalu perbankan tiba-tiba banyak yang kesulitan likuiditas. Ternyata sebelum tahun 1997, banyak di antara pemilik bank yang membiayai kegiatan bisnis dalam satu grup usahanya dengan pinjaman modal asing dalam mata uang dollar (AS). Sedangkan bank yang dimilikinya hanya dijadikan sebagai kasir dan vehicle untuk memperlancar ekspansi usahanya.

Saat didera krisis keuangan, para pemilik bank ini berusaha untuk menyelamatkan bank mereka melalui instrumen kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Setelah duit BLBI mengucur sebesar Rp 600 Triliun, kemudian para pengusaha non-pribumi pemilik bank itu membawa kabur duitnya ke luar negeri.

Ketika situasi di dalam negeri tenang, mereka kembali buy back aset-aset mereka di BPPN. Pada saat yang sama mereka terus menerus memperkuat loby kepada para elite kekuasaan di setiap rezim penguasa.

Sekarang mereka tidak sekadar melakukan loby, tapi sudah mengatur rezim penguasa saat ini. Mereka tidak lagi hanya bercokol di dunia usaha dan bisnis tetapi para taipan itu sudah merambah ke dunia politik.

Jadi kalau ada skandal besar yang melanda negeri ini namun tidak juga tuntas terselesaikan, percayalah ada kongkalikong di antara Kingkong.
***