Beranda Berita TGB Sebut Perjuangan Islam dan Kebangsaan Tak Terpisahkan

TGB Sebut Perjuangan Islam dan Kebangsaan Tak Terpisahkan

BERBAGI

Mataram, AHAD.CO.ID – Perjuangan Islam dan kebangsaan Indonesia sejak zaman dahulu tidak terpisahkan. Para bapak pendiri bangsa selalu melihatnya dari dua mata sisi uang yang sama.

Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi, dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Kerja Nasional Forum Jurnalis Muslim (Mukernas Forjim) 2018 ‘Menguatkan Peran Jurnalis Muslim untuk Kemajuan Umat’ yang diselenggarakan di Kota Mataram.

Pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu menjelaskan, jika pada saat ini dirasakan ada kesenjangan antara keislaman dan kebangsaan maka bisa jadi disebabkan umat sebagai komponen perjuangan kurang menyinergikan antara agenda keduanya.

“Contohnya dalam perjuangan pemberantasan narkoba, atau dalam aspek ekonomi kita harus berusaha memperkecil ketimpangan. Sudahkah kita memobilisasi perjuangan umat untuk berbicara masalah itu,” kata TGB, Selasa (20/2/2018).

“Kerja dakwah harus berkontribusi untuk mengukuhkan satu nikmat luar biasa bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

TGB mencontohkan, salah satu cara Pemerintah Provinsi NTB dalam menyosialisasikan kebijakan yang berangkat dari nilai-nilai Islam namun berdampak positif bagi masyarakat luas adalah melalui peraturan daerah (Perda) wisata ramah Muslim.

Baca juga :   Pemerintah Saudi: Tahun Ini 2,3 Juta Muslim Berhaji

Dia bercerita pada awalnya kebijakan tersebut mendapatkan penentangan dari pelaku industri non-Muslim karena dianggap akan menghancurkan usaha mereka yang telah berjalan sejak lama.

Namun ternyata, kebijakan tersebut justru semakin membuat usaha para pelaku industri semakin berkembang. Sebab melalui perda itulah membuat wisatawan Muslim semakin banyak yang datang dikarenakan ingin mendapatkan jaminan saat sedang melancong baik ketika sedang bersantap ataupun beristirahat.

Rupanya, kebijakan publik yang dampaknya dapat dirasakan non-Muslim ternyata bisa dihadirkan. Ruang yang ada masih banyak. Indonesia, meskipun bukan negara Islam, tetapi untuk menciptakan kebijakan berdasarkan nilai Islam masih mungkin sekali.

“Dulu kami bergerak lebih dulu tidak ada benchmark dan kami belajar sendiri. Alhamdulillah sekarang diikuti provinsi lain seperti Jawa Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam,” pungkasnya.

IKRIMAH