Beranda Berita Indonesia Berpeluang Masuk Dewan Keamanan PBB

Indonesia Berpeluang Masuk Dewan Keamanan PBB

BERBAGI

Jakarta, AHAD.CO.ID- Lima negara akan mengakhiri masa tugas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2018, yakni Bolivia, Kazakhstan, Belanda, Ethiopia, dan Swedia. Indonesia mengincar kursi yang ditinggalkan salah satu dari lima negara tersebut dalam pemilihan yang digelar Juni mendatang.

Sebagaimana diketahui, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terdiri dari 15 negara anggota, dengan lima di antaranya adalah anggota tetap (Inggris Raya, Amerika Serikat, Rusia, China, dan Prancis). Sepuluh anggota tidak tetap lainnya memiliki masa tugas selama dua tahun di Dewan Keamanan PBB.

Sesuai piagam PBB, DK memiliki tugas untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional. Lima belas anggota DK PBB wajib menggelar pertemuan kapan pun keamanan serta perdamaian internasional mendapat ancaman. Pertemuan juga bisa digelar sesuai usulan negara anggota.

Setiap negara anggota PBB wajib setuju, menerima, serta mengimplementasikan keputusan DK PBB yang biasa disebut resolusi. Jika badan PBB lain hanya bisa membuat rekomendasi, maka DK PBB punya kuasa untuk membuat keputusan yang wajib dipatuhi sekira 193 negara anggota, demikian tulis Okezone, Senin (15/1).

Dalam Pernyataan Pers Tahunan (PPTM), Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Hal tersebut tercermin dari rapor Indonesia yang cukup baik sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian.

“Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian,” ujar Menlu Retno Marsudi di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, pada 9 Januari.

Baca juga :   Semangat 212 adalah Tegaknya Syariat Islam

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu menambahkan, sepanjang 2017 diplomasi Indonesia diintensifkan dalam rangka pencalonan tersebut. Retno menegaskan bahwa masalah keanggotaan dalam DK PBB bukan besar atau kecilnya negara karena semua memiliki hak yang sama.

“Namun yang perlu dipastikan adalah seberapa jauh negara tersebut memiliki rekam jejak dan komitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia,” lanjut Menlu Retno.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September 2017, Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa menciptakan perdamaian dunia adalah tugas konstitusional Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Ini adalah tugas konstitusional kita. Jadi bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk masyarakat dunia. Konstitusi kita tegas menyatakan ikut serta menciptakan perdamaian dunia,” kata Wapres Jusuf Kalla, pada 19 September 2017.

Menurut pria berusia 75 tahun itu, DK PBB menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan tingkat dunia. Forum beranggotakan 15 negara itu mempunyai peran sangat penting bagi munculnya resolusi maupun kebijakan lainnya di PBB.

“Indonesia akan memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan dan masukan dalam menentukan kebijakan terhadap persoalan-persoalan dunia,” ucap Wapres Jusuf Kalla.

DAMAR ABDUL HAYY