Beranda Berita ICMI Muda : Parpol jangan Seret TNI Polri Ke Politik Praktis

ICMI Muda : Parpol jangan Seret TNI Polri Ke Politik Praktis

BERBAGI

Jakarta, AHAD.CO.ID- Munculnya Elit elit TNI dan Polri yang masih Aktif terseret dalam pusaran Politik Praktis Pemilukada 2018 sangat mengkhawatirkan. TNI dan Polri adalah alat Negara pelayan masyarakat yang harus di jaga netralitasnya.

Netralitas TNI dan Polri akan tercederai manakala elite TNI dan Polri masuk dalam kancah politik praktis baik langsung maupun tidak langsung.

Semua elemen masyarakat sangat berharap TNI dan Polri kembali pada tupoksinya menjadi perekat dan penengah di masyarakat. Kuncinya adalah TNI dan Polri harus tetap netral dan berada mengayomi seluruh masyarakat.

Dalam UU No 15 Tahun 2011 dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis. UU No: 34 tahun 2004 Pasal 2 menyatakan jati diri TNI adalah tentara profesional tidak berpolitik praktis.

Pada Pasal 39 ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum, dan jabatan politis lainnya.

Terkait dengan netralitas Polri juga telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1) bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Fungsi kepolisian yang dinyatakan pada Pasal 2 UU No 2/2002 sebagai salah satu “fungsi pemerintahan” negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Netralitas Polri dalam Pilkada juga diatur dalam Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pasal tersebut menegaskakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih dan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, setelah mengundurkan diri atau sudah pensiun dari dinas kepolisian.

Netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam Pasal 71 UU Pilkada disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain, dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baca juga :   MUI Banten: Tindak Perusahaan Pemaksa Karyawan Pakai Atribut Natal

Bahkan “Netralitas Polri juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian RI, yang menegaskan kewajiban dan larangan bagi anggota Polri terlibat dalam kehidupan politik. Netralitas Polri ini sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pedoman Netralitas anggota TNI dalam Pemilu dan Pilkada.

Menyikapi hal tersebut MP ICMI Muda pusat menyatakan sikap, pertama ICMI Muda mendukung upaya upaya yang dilakukan Panglima TNI dan Kapolri untuk senantiasa menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilukada serentak tahun 2018.

Netralitas TNI dan Polri merupakan modal penting keutuhan dan stabilitas negara.Tanpa netralitas TNI dan Polri dikhawatirkan akan memicu ketegangan sosial.

Kedua ICMI Muda mendesak Panglima TNI dan Kapolri agar memberikan sanksi tegas kepada perorangan maupun yang mengatasnamakan institusi TNI dan Polri yang memberikan bantuan kepada peserta Pemilukada baik parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan pemenangan Pemilukada.

Ketiga, ICMI Muda Mendesak Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan Pengawasan ketat kepada seluruh prajurit TNI dan Polri agar tidak ada keberpihakan dalam pelaksanaan Pemilukada.

Keempat, ICMI Muda Menghimbau kepada Partai Politik dan Perseorangan Peserta Pemilukada 2018 untuk tidak menyeret-nyeret TNI dan Polri dalam Pelaksanaan Pemenangan Pemilukada.

Kelima, ICMI Muda Menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila mengetahui ada prajurit TNI dan Polri tidak netral dalam Pemilukada 2018 untuk melaporkannya pada institusi terkait.

Semoga menjadi Ikhtiar Kebangsaan dalam Mewujudkan Kedaulatan Negara dan Stabilitas Politik dan keamanan negara menuju bangsa yang beradab. Demikian pernyataan sikap ICMI muda disampaikan pada Sabtu 6/1 di Bandung yang disampaikan langsung oleh Majelis Pimpinan ICMI Muda Pusat Ahmad Zakiyuddin dan Ketua Presidium Tumpal Panggabean.

BENY APRIUS