Beranda Berita Kawal NKRI, Dewan Da’wah Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

Kawal NKRI, Dewan Da’wah Ajukan Judicial Review Perppu Ormas

BERBAGI
Aksi massa tolak Perppu Ormas/Forjim

Jakarta, AHAD.CO.ID – Dewan Da’wah bersama tiga ormas dan enam anggota ormas yang bertindak sebagai perorangan, telah resmi mengajukan gugatan untuk melakukan Judicial Review Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) keormasan Nomor 2 tahun 2017, Jumat, (28/7) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jl. Merdeka Barat, Jakarta.

“Penerbitaan Perppu tersebut mengalami cacat hukum dan memiliki banyak pasal yang bermasalah,” ujar Wakil Ketua Umum Dewan Da’wah, Amlir Syaifa Yasin, dalam rilis yang diterima AHAD.CO.ID, Sabtu, (29/7).

Dengan Perppu tersebut, tambahnya, Pemerintah bisa kapan saja mencabut dan membubarkan ormas sesuka-sukanya tanpa proses pembuktian salah-benar melalui pengadilan. Pemerintah juga bisa sesuka-sukanya menghukumi orang tanpa proses pengadilan dengan lama waktu hukuman yang ditentukan sendiri antara 5-20 tahun hingga hukuman seumur hidup. Penghukuman ini juga berlaku bagi seluruh anggota ormas yang dinilai bermasalah. Pemerintah bisa berlaku sesuka hati terutama kepada ormas-ormas yang mengkritisi jalannya pemerintahan.

“Sebab itu, Dewan Da’wah mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan penolakan terhadap pemberlakuan Perppu, bersama-sama dengan ormas-ormas lain yang cinta NKRI dan berkepentingan menjaga NKRI,” imbuhnya.

Gugatan atas nama Dewan Da’wah ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. Mohammad Siddik, MA, dan Ust. Amlir Syaifa Yasin melakukan penandatanganan gugatas atas namanya sendiri.

Baca juga :   YLKI: Penyederhanaan Golongan Listrik Buat Masyarakat Bingung

“Saya melaksanakan hak saya sebagai warga negara karena saya khawatir. Keselamatan bangsa ini sedang dipertaruhkan. Banyak kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Dan lebih mengkhawatirkan lagi karena pemimpin negeri ini ditengarai berada dalam pengaruh para elit politik dilingkungannya yang bermain untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Oleh karena itu, kita wajib mengawal NKRI,” pungkasnya.

Ormas yang mengajukan gugatan atas Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas bersama Dewan Da’wah adalah Forsab (Forum Silaturahmi dan Pengajian Indonesia), Perkumpulan Pemuda Muslimin, dan Perkumpulan Hidayatullah. Selain itu, sejumlah anggota ormas juga mengajukan gugatan secara perseorangan. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Dewan Da’wah, Drs. Amlir Saifa Yasin, MA; Sekretaris Umum Forsab Hj. Juriyati Anwar; Pemuda Muslim, H. Mukhlis Al-Zamzami; Sekretaris Umum FPI, H. Munarman; dan Sekjen DPP Hidayatullah, Ir. Chandra Kurnianto.

FARA V SYAHRINI