Beranda Berita Kapitra: Kami Yakin Akan Menang Gugatan Perppu Ormas

Kapitra: Kami Yakin Akan Menang Gugatan Perppu Ormas

BERBAGI
Aksi massa tolak Perppu Ormas/Forjim

Jakarta, AHAD.CO.ID – Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pembela Fatwa – MUI (GNPF-MUI), yang ditunjuk menjadi kuasa hukum Uji Materi Perppu Ormas, Kapitra Ampera, mengatakan, pihaknya yakin akan memenangkan gugatan atas Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

“Kami yakin gugatan ini akan menang, mengingat ketiga syarat diterbitkannya Perppu tidak terpenuhi dalam proses penerbitan Perppu No. 2/2017. Ditambah, pasal-pasal dalam Perppu tersebut bermasalah secara materi,” kata Kapitra di gedung Mahkamah Konstitusi, Jum’at, (28/7).

Tiga syarat tersebut, Kapitra menjelaskan, yaitu keadaan yang betul-betul urgent (genting), ada kevakuman hukum, dan hukum yang ada tidak memenuhi suatu peristiwa. Syarat-syarat penerbitan Perppu tersebut telah diatur dalam undang-undang, sehingga Presiden tidak boleh sembarangan mengeluarkan Perppu.

“Namanya peraturan, maka Perppu itu tentu berlaku unity, generalize, universal dari Sabang sampai Merauke. Karena ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, akan menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia yang mempunyai hak untuk bersuara, berserikat dan berkumpul,” tambahnya dalam rilis yang diterima AHAD.CO.ID, Sabtu, (29/7).

Perppu Nomor 2/Tahun 2017 telah diterbitkan Pemerintah untuk mengganti Undang-Undang No. 17 tahun 2013 yang dinilai tidak memberikan kewenangan yang cukup untuk dapat mengenakan sanksi yang efektif kepada Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara para ahli hukum ketatanegaraan, pengamat, ormas dan masyarakat menilai Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah biang masalah yang menunjukkan arogansi dan kesewenangan pemerintah menjalankan kekuasaan secara otoriter dan menyerupai pola diktator.

Baca juga :   Pasca Libur Lebaran, Gubernur Jawa Barat Lakukan Sidak di Disdik Jabar

“Maka kita muncul untuk mengkoreksinya,” imbuh Kapitra. “Kami harap Mahkamah Konstitusi dapat berlaku adil dalam memutuskan sidang gugatan ini.”

Kapitra menjadi kuasa hukum bagi empat ormas yang mengajukan gugatan atas Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Empat ormas tersebut adalah Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Forsab (Forum Silaturahmi dan Pengajian Indonesia), Perkumpulan Pemuda Muslimin, dan Perkumpulan Hidayatullah. Ia juga ditunjuk sebagai kuasa hukum anggota ormas yang mengajukan gugatan secara perseorangan, yaitu Wakil Ketua Umum Dewan Da’wah, Drs. Amlir Saifa Yasin, MA; Sekretaris Umum Forsab Hj. Juriyati Anwar; Pemuda Muslim, H. Mukhlis Al-Zamzami; Sekretaris Umum FPI, H. Munarman; dan Sekjen DPP Hidayatullah, Ir. Chandra Kurnianto.

Gugatan atas Perppu ini pertama kali dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menjadi korban langsung pasca pemberlakuan Perppu, sedangkan gugatan kedua dilakukan oleh PERSIS yang diketuai Drs. Jeje Jainudin, MA.

FARA V SYAHRINI