Beranda Ekonomi Menanti Berkah Sumber Daya Migas WK ONWJ Untuk Jawa Barat

Menanti Berkah Sumber Daya Migas WK ONWJ Untuk Jawa Barat

BERBAGI
sumber foto: antaranews.com

Jakarta, AHAD.CO.ID – Pemerintah Provinsi beserta DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke SKK Migas untuk menindaklanjuti proses PI 10% di Wilayah Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ), Jum’at, (28/7).

WK ONWJ adalah wilayah kerja yang telah beroperasi sejak tahun 1971 dan telah berakhir kontraknya pada 18 Januari 2017. Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan status operatorship penuh pada Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) pada kontrak baru WK ONWJ dengan skema Gross Split.

Menjelang berakhirnya kontrak WK ONWJ, pemerintah mengeluarkan sebuah beleid berupa Permen ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya dan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

“Bergulirnya kedua peraturan ini membawa angin segar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat turut berpartisipasi sebagai mitra pemegang Participating Interest (PI) 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja migas baru atau yang akan diperpanjang kontraknya,” tulis siaran media yang diterima AHAD.CO.ID.

Jauh sebelum peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara sungguh-sungguh telah menginisiasi proses bisnis melalui kajian dan pembentukan BUMD PT Migas Hulu Jabar (MUJ) pada tahun 2014 untuk menerima PI. Pada Agustus 2015, Menteri ESDM memberikan harapan tertulisnya, meski terhambat ditindaklanjuti karena ketiadaan regulasi detail yang bisa menjadi acuan proses.

Permen ESDM No. 15 tahun 2015 yang dikeluarkan pada bulan Mei 2015 yang menjadi satu-satunya referensi pun pada akhirnya memaksa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mengubah dua Perda terkait BUMD MUJ yang disahkan belum genap setahun. Kemudian pada November 2016, Permen ESDM No. 37 tahun 2016 telah menjadi referensi kedua yang memaksa sekali lagi BUMD MUJ untuk menyesuaikan diri agar mengikuti peraturan yang berlaku. Semua usaha terbaik telah dilakukan Pemprov Jawa Barat dan BUMD MUJ untuk dapat menanti dan menyambut berkah dari WK ONWJ agar diterima oleh provinsi Jawa Barat secepat-cepatnya setelah kontrak WK ONWJ ditandatangani.

Permen ESDM No. 37 tahun 2016 telah mengatur lebih detail tata waktu dan tata proses peralihan PI 10%. Telah diketahui Bersama bahwa kontrak WK ONWJ yang ditandatangani ini adalah kontrak WK dimana PODnya telah disetujui. Berdasarkan aturan ini, pada 11 April 2017 SKK Migas telah memberikan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk menyiapkan BUMD yg akan menerima PI.

Baca juga :   Relawan Rumah Zakat Gelar Aksi Siaga Bencana Di Lombok

Selama tiga bulan setelah menerima surat SKK Migas, Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta telah berhasil membagi besaran porsi PI tanpa adanya konflik dan ego daerah. Persentase PI 10% WK ONWJ dibagi menjadi dua provinsi dan empat Kabupaten dengan persentase 79,71% untuk Jawa Barat, termasuk porsi kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan 20,29% untuk DKI Jakarta. Pada akhirnya Gubernur menandatangani kesepakatan antar Gubernur dan mengirimkan surat balasan ke SKK Migas pada 10 Juli 2017.

Sesuai dengan tata waktu yang diatur dalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, SKK Migas telah mengirimkan surat kepada PHE ONWJ untuk menawarkan PI 10% kepada daerah. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mengapresiasi SKK Migas yang dengan segera memproses pembuatan surat tersebut. Selanjutnya Pemprov dan DPRD Jawa Barat pada kesempatan kunjungan kerjanya hari ini memohon dukungan kembali kepada SKK Migas untuk mendorong PHE ONWJ agar segera melakukan penawaran kepada BUMD agar manfaat dari kepemilikan PI 10% ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat.

“MUJ siap menindaklanjuti tugas yang diamanahkan oleh bapak Gubernur Ahmad Heryawan beserta DPRD dengan sebaik mungkin. MUJ juga akan kooperatif dalam proses B to B dengan PHE ONWJ dalam rangka mempercepat proses peralihan PI 10% ini agar daerah dapat segera terlibat dalam pengelolaan bisnis migas di WK ONWJ,” kata Direktur Utama MUJ, Begin Troys.

Begin Troys yang juga merupakan koordinator BUMD migas hulu di Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM) menyatakan, sesuai arahan Sekjen ADPM, DR Andang Bachtiar, yang selama ini membersamai proses PI 10% blok migas di daerah-daerah, MUJ selaku BUMD yang mengimplementasikan permen No. 37 Tahun 2016 pertama kali harus dapat menjadi contoh terbaik bagi daerah-daerah penghasil migas lainnya.

“Selanjutnya, kami di ADPM berharap agar pemerintah pusat dapat mendorong para pelaku usaha migas untuk meningkatkan sinergi dan kontribusinya bagi masyarakat di daerah-daerah melalui BUMD agar potensi migas dapat menjadi modal peningkatan pembangunan daerah,” tutup Begin.

FARA V SYAHRINI