Beranda Berita Irena Center: Pemerintah Sedang Menjalankan Praktik Otoriterianisme

Irena Center: Pemerintah Sedang Menjalankan Praktik Otoriterianisme

BERBAGI
Aksi massa tolak Perppu Ormas/Forjim

Jakarta, AHAD.CO.ID – Yayasan Irena Center menilai pemerintah sedang mengadopsi dan menjalankan praktik otoritarianisme melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Mereka berpendapat, Perppu tersebut sangat mungkin untuk disalahgunakan oleh rezim sekarang atau di masa mendatang untuk melarang ormas yang dianggap membahayakan pemerintah.

“Ini seakan memberikan legitimasi kepada Pemerintah melalui Menkumham untuk dapat membubarkan segala jenis Ormas yang secara subyektif dianggap membahayakan pemerintahan,” tegas siaran pers yang diterima AHAD.CO.ID, Jum’at, (28/7).

Menurutnya, Perppu ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan sikap Pemerintah Jokowi-JK tidak percaya diri menghadapi perubahan sosial kemasyarakatan. Alih-alih menggunakan mekanisme pengadilan, penguasa lebih memilih menggunakan logika kekuasaan untuk memberangus perbedaan cara pandang dan budaya kritis bangsa Indonesia, juga kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang telah dijamin UUD 1945.

“Jubah demokrasi yang digunakan sebagai pembenar lahirnya Perppu ini, justru menunjukkan bahwa Pemerintahan itu sendiri tidak Demokratis dan Anti Pancasila,” tambah rilis tersebut.

Baca juga :   Kanselir Jerman: Eropa Harus Tiru Keberhasilan Turki Tangani Pengungsi

Mereka berharap Pemerintah berhati-hati dan tidak reaktif terhadap perbedaan cara pandang dan sikap kritis masyarakat tersebut. Pemerintah, mereka berpendapat, seharusnya tetap pada koridor politik negara yang demokratis dan menjamin hak-hak asasi manusia.

“Jika hal itu tidak dilakukan, maka ibarat keledai masuk ke lubang dua kali, Pemerintah akan membawa negara dan warganya kembali pada sisi kelam zaman otoriter terdahulu.”

FARA V SYAHRINI