Beranda Berita Tunjukkan Komitmen Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Bentuk KNKS

Tunjukkan Komitmen Kembangkan Ekonomi Syariah, Pemerintah Bentuk KNKS

BERBAGI
ilustrasi/dream.co.id

Jakarta, AHAD.CO.ID – Pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi syariah dengan membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.

“Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Menteri PPN / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam Peluncuran KNKS oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (27/7).

Ke depannya, KNKS bertugas untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan. Lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah ini nantinya juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“KNKS juga harus bisa menjawab tantangan pembangunan maupun ekonomi terkini, misalnya ada issue tentang ketimpangan pendapatan, maka akan didorong dulu bagaimana kontribusi ekonomi syariah terhadap penanganan masalah ketimpangan tersebut,” jelas Bambang, dalam siaran pers yang diterima AHAD.CO.ID.

Baca juga :   Trump Putuskan Terima Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Selain Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah tokoh terkait juga turut andil sebagai Dewan Pengarah yang beranggotakan 10 pimpinan, yaitu Menteri Kordinator Bidang Perekonomian (Darmin Nasution), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bambang Brodjonegoro), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin), Menteri BUMN (Rini Soemarno), Menteri Koperasi dan UKM (Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Dewan Komisioner OJK (Wimboh Santoso), Gubernur BI (Agus Martowardoyo), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (Halim Alamsyah), dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (K.H. Ma’ruf Amin).

FARA V SYAHRINI