Beranda Editorial Waspadai Pancasila Dijadikan Komoditas Politik

Waspadai Pancasila Dijadikan Komoditas Politik

BERBAGI
Ilustrasi

Oleh Tjahja Gunawan
Pemimpin Redaksi AHAD.CO.ID

AHAD.CO.ID- Di era Orde Baru, dasar negara Pancasila ditempatkan di atas segala-galanya. Oleh karenanya tidak heran jika waktu itu seluruh organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, wajib mencantumkan Pancasila sebagai azas tunggal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

Demikian pula bagi masyarakat umum lainnya, diwajibkan untuk mengikuti berbagai program penataran Pancasila atau lebih dikenal dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Waktu itu Pancasila lebih banyak dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh rezim Orde Baru ketimbang sebagai rumusan ajeg dari way of life dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Ketika itu Ormas dan Parpol Islam yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai azas tunggal Pancasila dalam AD/ART nya, dianggap “bersalah” dan dicap sebagai musuh negara.

Baca juga :   Ini Kunci Dapatkan Keberkahan Hidup Menurut TGB Zainul Majdi

Seluruh pegawai negeri, ABRI serta mahasiswa diwajibkan ikut berbagai program penataran P4. Kini Pancasila seolah hendak kembali dijadikan alat politik oleh rezim penguasa.

Pada hari Rabu pekan lalu (7/6), Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang terdiri dari sembilan orang Dewan Pengarah dan satu orang Eksekutif. Pelantikan orang-orang yang duduk dalam organisasi baru itu dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 31m Tahun 2017.

Sembilan orang Dewan Pengarah UKP PIP terdiri dari Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma’arif, Said Agil Sieradj, Ma’ruf Amin, Muhammad Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya. Sedangkan Eksekutif UKP PIP adalah Yudi Latief.