Beranda Berita Ahli Hukum Pidana Ini Heran Ahok Cabut Memori Banding

Ahli Hukum Pidana Ini Heran Ahok Cabut Memori Banding

BERBAGI

Jakarta, AHAD.CO.ID- Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut permohonan banding yang dilakukannya pasca divonis hukuman penjara 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ahli Hukum Pidana DR Abdul Chair Ramadhan, SH, MH menilai pencabutan itu sebagai sesuatu yang tidak lazim.

“Pencabutan banding sebagaimana dimaksudkan oleh Ahok telah menuai spekulasi, ada apa gerangan? Tentu suatu hal yang tidak lazim dilakukan, terlebih lagi sebelumnya yang bersangkutan demikian semangat untuk banding,” ujar Chair di Jakarta, Selasa (23/5).

Jika alasan Ahok menunjuk pada suatu pengalaman sebelumnya bahwa putusan Pengadilan Tinggi justru menambah hukuman pidana, tentu, menurut Chair, dapat dibenarkan.

Namun, jelasnya, perlu untuk diperhatikan tentang upaya Jaksa untuk banding pula. Bandingnya Jaksa semakin menarik untuk dikritisi, jika dimaksudkan agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis sesuai tuntutan Penuntut Umum, yakni 1 tahun pemidanaan dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Baca juga :   KAI Mulai Uji Coba Perjalanan Kereta untuk Masyarakat Umum

“Kita berasumsi, jika terjadi hal demikian dapat kita katakan telah terjadi ‘mutasi banding’. Sekali lagi ini suatu hal yang tidak lazim. Telah terjadi pergeseran paradigma banding yang tentu tidak sesuai dengan makna dan tujuan banding,” papar Ahli Hukum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini dalam penjelasan tertulisnya.

Chair pun menyampaikan analisisnya terhadap mutasi banding tersebut.

Pertama, jelasnya, seandainya upaya banding Jaksa gagal, maka hampir dapat dipastikan Jaksa tidak akan kasasi. Dengan demikian putusan menjadi inkraht (berkekuatan hukum yang tetap).