Beranda Berita Ini Penyataan Resmi HTI Terkait Rencana Pembubaran oleh Pemerintah

Ini Penyataan Resmi HTI Terkait Rencana Pembubaran oleh Pemerintah

BERBAGI
Konferensi pers di kantor pusat HTI di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5)/Panjimas

Jakarta, AHAD.CO.ID- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana pembubaran ormasnya. Hal itu ditegaskan juru bicara HTI, Ismail Yusanto. Dia mengungkapkan, HTI adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan (BHP) dengan nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014.

“Sebagai organisasi legal, HTI memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang amat diperlukan untuk perbaikan bangsa dan negara. Harusnya hak tersebut dijaga dan dilindungi oleh pemerintah,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat HTI, Jakarta, Selasa (9/5).

Menurutnya selama ini HTI telah terbukti memberikan kebaikan kepada masyarakat di berbagai wilayah negeri ini. Demikian tulis Panjimas.

“Rencana pembubaran yang hendak dilakukan oleh pemerintah telah secara nyata akan menegasikan hak konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundangan yang ada,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, tuduhan pemerintah yang mengatakan HTI mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI itu mengada-ada.

“Tuduhan yang mengatakan kegiatan HTI telah menimbulkan benturan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI adalah tuduhan mengada-ada,” katanya.

Selama lebih dari 20 tahun dakwah di Indonesia, HTI telah membuktikan mampu melaksanakan kegiatan sesuai prosedur serta secara tertib, santun dan damai.

“Sebagai organisasi dakwah, kegiatan HTI adalah menyampaikan ajaran Islam,” ujarnya.

Baca juga :   Tak Lagi Pakai Daging Babi, Subway Singapura Ajukan Sertifikasi Halal

Menurut Pasal 59 UU No. 17/2013 tentang ormas, lanjutnya. Ajaran Islam tidaklah termasuk paham yang disebut bertentangan dengan Pancasila. Jadi tuduhan yang menyebut HTI bertentangan dengan Pancasila tidak benar dan bertentangan dengan UU Ormas itu sendiri.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menjelaskan HTI terlibat aktif dalam usaha mengkritisi berbagai peraturan perundangan liberal yang berpotensi merugikan bangsa Indonesia.

“Misalnya UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, juga UU Sisdiknas. HTI juga aktif menentang gerakan separatis dan upaya disintegrasi bangsa. Karena itu tudingan HTI tidak memiliki peran positif tidaklah benar,” jelasnya.

Karena itu HTI meminta pemerintah menghentikan rencana pembubaran, karena bila diteruskan menurut HTI publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa adalah rezim represif anti Islam.

Reporter: Ainul Yaqin
Editor: Daniel Amrullah