Beranda Berita Ahok Nyatakan Banding, Pemuda Muhammadiyah Siap Hadapi Sampai Kasasi

Ahok Nyatakan Banding, Pemuda Muhammadiyah Siap Hadapi Sampai Kasasi

BERBAGI

Jakarta, AHAD.CO.ID- Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus penodaan agama, Basuki T Purnama (Ahok) dengan pidana penjara 2 tahun. Menurut majelis hakim, Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana penodaan agama sebagaimana di dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.

Menurut Direktur Satgas Advokasi PP Pemuda Muhammadiyah, Gufroni, vonis hakim menegasikan tuntutan JPU yang dipimpin Ali Mukartono, hakim tidak sependapat dengan tuntutan JPU yang menuntut dengan Pasal, 156 dengan menuntut pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

“Kami menjadi lebih yakin bahwa tuntutan JPU tersebut penuh kejanggalan, dan kami makin meragukan independensi JPU sehingga oleh karenanya patut dan wajar bila JPU ini segera dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi menurut peraturan perundang-undangan,” kata Gufroni, Selasa (9/5).

Karena itu, Pemuda Muhammadiyah mendesak Komisi Kejaksaan RI untuk segera mengeluarkan rekomendasi akan pemberian sanksi tersebut kepada tim JPU dalam kasus Ahok.

“Kami juga meminta tim JPU diganti dengan jaksa lainnya guna menghadapi upaya banding yang akan dilakukan tim kuasa hukum Ahok pasca dibacakan vonis tadi siang,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang memvonis Ahok dengan hukuman penjara 2 tahun dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan. Selepas pembacaan vonis, Ahok pun langsung di tahan di LP Cipinang.

Baca juga :   Forjim Akan Terus Kawal Ulama dan Suarakan Aspirasi Umat Islam

“Bagi kami, ini adalah putusan yang progresif, dan sudah mewakili perasaan dan rasa keadilan sebagian besar umat Islam yang merasa agamanya dinodai oleh ulah Ahok,” jelasnya.

Selanjutnya, karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pemuda Muhammadiyah berkomitmen untuk mengawal kasus Ahok ini hingga tuntas.

“Kalau perlu kami kawal sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung atau Peninjauan Kembali sebagai upaya luar biasa,” tegas dia.

Dia juga meminta Presiden Jokowi meninjau kembali Jaksa Agung HM Prasetyo, yang berlatar belakang dari partai politik untuk dicopot dari jabatannya.

“Karena sarat kepentingan politik dibalik kasus Ahok, Jaksa Agung secara terang melakukan intervensi terhadap tim JPU kasus Ahok,” tutup Gufroni.

Reporter: Damar AH
Editor: Daniel Amrullah