Beranda Mimbar Cermat Menafsir Mohammad Natsir (Bagian 2, Natsir Sebagai Begawan)

Cermat Menafsir Mohammad Natsir (Bagian 2, Natsir Sebagai Begawan)

BERBAGI
Film Mohammad Natsir, Sang Negarawan/Kitabisa.com

Oleh : Ismail Al-‘Alam
(Mahasiswa tingkat akhir program studi Falsafah dan Agama, Universitas Paramadina)

AHAD.CO.ID- Agar tak jatuh ke dalam penafsiran yang keliru, kita mesti memahami sosok dan pemikiran Mohammad Natsir secara utuh dan padu. Secara ringkas, Natsir dapat dipahami sebagai seorang ulama dan negarawan yang mencintai umat Islam dan bangsa Indonesia. (Lihat tulisan sebelumnya, Cermat Menafsir Natsir)

Sebagai ulama, ia aktif berdakwah sejak usia belia. Ia mendapatkan pendidikan agama langsung dari guru berwibawa, A. Hassan. Ia terlibat di Jong Islamieten Bond (JIB), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Kegiatan dakwah ini diperkuat oleh pemahamannya yang mendalam atas ajaran Islam, sebagaimana dapat kita simak langsung melalui karya-karyanya. Wawasan yang luas atas khazanah pemikiran Islam maupun kebudayaan Barat telahmembuatnya memiliki kesiapan dalam membangun dan membina bangsa Indonesia, dan itu kian terbukti tatkala ia memasuki dunia politik.

Natsir berpolitik dengan penuh martabat di bidang apapun yang pernah digelutinya. Ia menjadi Perdana Menteri, anggota sidang Konstitutante, mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan kemudian tokoh penting di dalam PPP. Meski menyesali kegagalan Piagam Jakarta sebagai dasar negara, ia tak lantas memusuhi kalangan nasionalis sekuler. Perbedaan ideologi yang runcing bukan pembenaran mereka untuk saling menyingkirkan dan abai pada tugas utama mengelola negara.

Bersama tokoh-tokoh Masyumi, ia bekerja sama dengan PNI, PSI, dan lainnya dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan komitmen tinggi kepada bangsa, bukan sekedar koalisi untung-untungan. Ia bahkan tak canggung menyebutkan kesesuaian pancasila dengan ajaran Islam, seperti yang diperlihatkannya saat berpidato di Institute of World Affairs di Pakistan, tahun 1952.

Saat terbuka peluang merumuskan kembali dasar negara melalui sidang Konstituante (1955-1959), Natsir dengan Partai Masyuminya dan partai-partai Islam lain (NU dan PSII) kembali memperjuangkan syariat Islam dengan merujuk pada Piagam jakarta.

Jika menyimak risalah-risalah rapat Konstituante itu, kita akan merasakan betapa perbedaan ideologi kembali meruncing dan perdebatan berlangsung penuh ketegangan. Perwakilan golongan Islam bahkan kembali “membenturkan” Islam dan Pancasila, mengingat kentalnya tafsiran sekuler terhadap Pancasila yang dilakukan oleh partai-partai nasionalis sekuler dan komunis. Namun toh sesuai kisah yang masyhur dalam sejarah sidang itu, tokoh-tokoh Islam masih bersedia berbincang santai sambil menikmati kopi dan kudapan bahkan bersama tokoh-tokoh PKI, di luar sidang.

Meski Piagam Jakarta tak berhasil ditembuskan di Konstituante, Natsir dan rekan seperjuangannya tidak lantas berputus asa dan memusuhi negara. Mereka mau memaafkan rezim Orde Lama yang dihasut PKI untuk membubarkan Masyumi.

Kala pendirian kembali Masyumi dihadang rezim yang berkuasa setelahnya, yakni Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, Natsir lebih memilih mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Baginya, jika dahulu berdakwah lewat jalur politik, ia kini berpolitik melalui jalur dakwah. Ia tak lupa untuk terus membina generasi muda supaya giat terlibat dalam memperbaiki mutu masyarakat dan negara. Untuk menyebut beberapa di antara pengejawantahannya ialah pengiriman da’i ke wilayah-wilayah pedalaman Indonesia, pembinaan bagi mubaligh dakwah di kampus-kampus, dan nasihat bagi para politisi muslim, yang sebagian besarnya berlatar Himpunan Mahasiswa Islam, baik di PPP maupun di Golongan Karya.

Baca juga :   HTI Dibubarkan, Pemerintah Mulai Bertindak Diktator

Di tingkat internasional, ia adalah sekretaris Jenderal Rabithah ‘Alam al-Islami, yang membuatnya dekat dengan ulama-ulama besar seperti Yusuf Qaradhawy.Beberapa kegiatan itu masih lestari hingga kini, seperti dakwah pedalaman yang cakupannya kian luas.

Dari riwayat singkat tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Natsir bukanlah pejuang syari’at Islam dengan wajah mengerikan sebagaimana sering ditampilkan sekarang, baik oleh pegiat-pegiatnya maupun oleh media massa. Syari’at Islam dalam pemikiran Natsir adalah rahmat bagi semesta alam, diiringi kepercayaan diri dalam menghadapi modernitas dan komitmen yang tinggi untuk merawat dan membina bangsa Indonesia, dengan segala perbedaan di dalam masyarakatnya.

Kesamaaan ideologi Islam yang dimiliki Masyumi dan gerakan-gerakan Islam lain hanya menunjukkan irisan-irisan, bukan sama sepenuhnya. Sekalipun bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, apa yang disebut “ideologi Islam” adalah sekumpulan pemikiran rasional untuk melihat kenyataan sosial dan politik. Ideolog yang berpergaulan luas dan terlibat dalam membina bangsa, seperti Natsir, tentu berbeda dengan ideolog yang melihat dunia cuma sebagai kumpulan lawan yang harus ditaklukkan atas nama Tuhan.

Meski demikian, kita juga harus segera menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa Natsir adalah seorang muslim liberal. Charles Kurzman, misalnya, dalam pengantar buku bunga rampai suntingannya menyebut Natsir sebagai muslim liberal. Alasan Kurzman adalah karena Natsir menolak teokrasi dan mendukung demokrasi. Untuk membenarkan pendapatnya itu, Kurzman memasukkan pidato Natsir di Pakistan sebagaimana disebut di atas, ke dalam bukunya.

Meski sebagian dari mereka memang pernah didik oleh Natsir, kalangan Islam liberal di Indonesia adalah entitas tersendiri yang melakukan dekonstruksi ajaran-ajaran Islam untuk membenarkan gagasan-gagasan demokrasi liberal, ekonomi pasar bebas, dan etika sosial mutakhir yang disukai wacana akademik sekuler, seperti LGBT. Semua itu bukan cuma bertentangan dengan Natsir, tapi juga bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur.

Bersambung ke Bagian tiga, Menjadi Muslim Menjadi Indonesia

Editor: Dudy S Takdir