Beranda Ekonomi Begini Urgensi Alternatif Pembiayaan Publik Berbasis Syariah

Begini Urgensi Alternatif Pembiayaan Publik Berbasis Syariah

BERBAGI
Ilustrasi

Jakarta, AHAD.CO.ID- Pengelolaan pembiayaan publik semakin kompleks selaras dengan tuntutan kebutuhan pembangunan di daerah. Selain itu, alternatif pembiayaan bagi daerah, seperti Sukuk (Obligasi Daerah) untuk daerah perlu segera direalisasikan. 

Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Mencari Sumber Alternatif Pembiayaan Daerah yang Berbasis Syariah” yang diselenggarakan oleh Islamic Economics Forum for Indonesia Development (ISEFID) dan Program Magister Manajemen Universitas Paramadina.

Seminar tersebut, menghadirkan Suminto, Ph.D – Direktur Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan, Dr. Handi Risza Idris – Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Paramadina, dan Dr. Dodik Siswantoro – Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Demikian tulis siaran pers yang diterima AHAD.CO.ID, Selasa (4/4).

Direktur Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan RI – Suminto  menyatakan Sukuk daerah atau obligasi daerah perlu dipertimbangkan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam mendorong akselerasi pembangunan daerah.

Baca juga :   Alexander Bersyahadat di Majelis Az-Zikra Sentul Bogor

Lebih lanjut Suminto menegaskan, bahwa sukuk daerah bukanlah untuk mendorong daerah-daerah untuk berutang tapi supaya proses pembangunan daerah dan nasional bisa sejalan sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ditentukan, baik dalam RPJMD mapun dalam RPJM. 

Menurut Suminto, karena memang pada dasarnya sukuk merupakan instrumen yang menggunakan pendekatan investasi daripada pendekatan utang. Namun diakui masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam kepada para pemangku kebijakan di daerah dalam aplikasinya.

Sementara itu, Dr Handi Risza Idris, Ketua Program Pascasarjana Universitas Paramadina, menggarisbawahi perlunya pemikiran baru terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. 

Bahkan Handi menyebutkan bahwa kini adalah saat yang tepat untuk meninjau ulang atau merevisi dasar kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah.